Gerindra Jatim Sepakat Ikut Tolak Sistem Proporsional Tertutup Terkait Pemilu 2024

Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad/Ist
Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad/Ist

 Keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang akan dijalankan sepenuhnya oleh jajaran pengurus daerah.


Disampaikan Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad, kader Gerindra wajib menjalankan kebijakan yang diperintahkan Prabowo. Dia menilai, pandangan Prabowo itu sudah sangat sesuai dengan kehendak dan harapan rakyat.

“Pandangan Pak Prabowo mengenai dukungannya pada sistem proporsional terbuka, sudah pasti adalah ekstraksi dari keinginan dan harapan rakyat yang selalu ditemuinya,” kata Anwar di Surabaya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (8/1).

Sadad menjelaskan, hanya sistem proporsional terbuka yang menjamin terbukanya kesempatan calon-calon pemimpin mengambil peran. Sedangkan Parpol menurut undang-undang (UU) berfungsi menyiapkan calon-calon pemimpin melalui pengkaderan dan pendidikan politik.

“Ini adalah pelajaran paling mendasar dalam demokrasi, dan Pak Prabowo sangat memahami hal itu,” jelas Wakil Ketua DPRD Jatim itu.

Sadad menuturkan, Gerindra telah menyiapkan Caleg sejak lama karena itu memang satu dari enam fungsi parpol, sebagaimana telah menjadi ketentuan dalam UU Parpol.

Politikus keluarga Pondok Pesantren Sidogiri itu pun berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik. Sehingga bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan Gerindra menolak perubahan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup. Karena partainya ingin anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat, bukan pengurus partai.

"Kalau tertutup ya DPP yang menentukan siapa (anggota parlemen), bukan rakyat. Kita mau dari bawah," kata Prabowo kepada wartawan usai meresmikan Kantor Badan Pemenangan Pemilu dan Kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (7/1).