Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menambah daya tampung penerimaan siswa baru di tingkat SMA dan SMK Negeri.
- Komisi V DPRD Sumsel Temukan Sejumlah Masalah dalam Sistem SPMB 2025
- DPRD Sumsel Buka Posko Aduan Kecurangan SPMB, Minta Laporan Disertai Bukti
- Komisi V DPRD Sumsel Awasi Ketat Sistem Penerimaan Murid Baru
Baca Juga
Desakan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna XV DPRD Sumsel, Rabu (11/6/2025), dalam agenda tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2024.
Juru bicara Fraksi PKS, Jauhari A.Ma, menegaskan bahwa akses pendidikan tingkat menengah atas bagi seluruh anak di Sumsel adalah tanggung jawab negara. Menurutnya, hal itu menyangkut upaya jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Fraksi PKS meminta agar Pemprov Sumsel menambah daya tampung siswa baru, karena ini adalah bentuk pelayanan dasar dalam menjamin pendidikan warga," kata Jauhari dalam penyampaian pandangan fraksinya.
Tak hanya fokus pada sekolah negeri, Fraksi PKS juga meminta pemerintah turut memperhatikan kualitas dan keterjangkauan biaya pendidikan di sekolah swasta.
"Pemprov harus aktif memonitor, mengoordinasi, dan memberi dukungan kepada sekolah-sekolah swasta agar kualitasnya tetap terjaga dan biaya pendidikannya bisa dijangkau masyarakat," tegas Jauhari.
Ketua DPW PKS Sumsel sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel, Muhamad Toha S.Ag, menambahkan usulan ini merupakan respons atas fenomena yang berulang setiap tahun yakni banyak lulusan SMP atau sederajat tidak tertampung di SMA/SMK negeri karena keterbatasan kuota saat Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
"Penambahan daya tampung adalah bagian dari solusi konkret terhadap masalah tahunan di mana ribuan lulusan SMP tidak terakomodir di sekolah negeri," ujar Toha.
Permasalahan keterbatasan kuota di SMA/SMK negeri di Sumsel setiap tahun menjadi sorotan publik, khususnya di kota-kota besar seperti Palembang, Lubuklinggau, dan Prabumulih, di mana persaingan masuk sekolah negeri sangat ketat.
Banyak orang tua akhirnya terpaksa menyekolahkan anak ke sekolah swasta dengan beban biaya yang lebih tinggi, atau bahkan menghentikan pendidikan karena keterbatasan ekonomi.
Fraksi PKS menilai, dengan menyisihkan anggaran yang tepat dan mengoptimalkan perencanaan pendidikan, persoalan daya tampung ini dapat diatasi bertahap.
“Kami berharap Pemprov tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tapi juga menjamin hak dasar masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan merata,” tutupnya. 
- Komisi V DPRD Sumsel Temukan Sejumlah Masalah dalam Sistem SPMB 2025
- DPRD Sumsel Buka Posko Aduan Kecurangan SPMB, Minta Laporan Disertai Bukti
- Komisi V DPRD Sumsel Awasi Ketat Sistem Penerimaan Murid Baru
