Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan siap memberi dukungan trauma healing kepada mahasiswi Universitas Sriwijaya korban pelecehan seksual di lingkungan kampus.
- Penetapan Tersangka Haris Azhar dan Fatia Jadi Preseden Buruk Demokrasi Indonesia
- AHY Masuk Radar Cawapres Ganjar, KPP: Kami Tak Salah Pilih
- PAN Disebut Merugi, Sudah Masuk Koalisi Tapi Tak Dapat Jatah Menteri
Baca Juga
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati mengatakan, seiring ditingkatkannya penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual di kampus Unsri, pihaknya memastikan agar para korban tidak mendapatkan intimidasi dari pihak mana pun.
“Kami juga siap membantu untuk memulihkan trauma para korban,” katanya pada RDP terkait pelecehan seksual oleh oknum dosen Unsri, Senin (6/12).
Anita juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polda Sumsel, khususnya Ditreskrimum, yang telah bertindak cepat dalam penanganan kasus ini.
“Semua jajaran kepolisian yang bertugas saya sangat apresiasi,” ucap politisi Partai Golkar itu.
Anita menekankan, secara struktural DPRD Sumsel dan Unsri tidak memiliki hubungan langsung. Namun DPRD Sumsel yang merupakan representatif dari masyarakat dan kasus ini terjadi di wilayah hukum Sumatera Selatan maka Anita meminta kasus ini segera dituntaskan.
Sebagai perempuan, ibu, dan alumni Unsri, Anita merasa sangat kecewa dengan adanya kejadian ini. Terlebih tindakan Dekan Fakultas Ekonomi yang mengintimidasi dan melarang mahasiswi korban pencabulan untuk mengikuti yudisium.
“Jangan menghambat pendidikan mereka,” tegas Anita.
Menurut Anita, jika kasus pelecehan seksual ini tidak ditindak tegas, maka kasus ini akan bergulir tanpa ada kepastian yang jelas. Inilah saatnya untuk mengungkap kasus tersebut dengan terang benderang.
“Ini momen yang pas sekali, namun sangat disayangkan pihak rektorat tidak bersedia menghadiri RDP ini,” tukasnya.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Susanto Adjis memastikan DPRD Sumsel akan mengawal kasus ini bersama-sama.
“Tidak hanya dari lawyer, dari Dinas PPPA dan kawan-kawan BEM, tapi kita semua akan mengawal kasus ini,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli mengaku kecewa lantaran pihak Rektorat Unsri tidak menghadiri pertemuan ini.
“Kita pastikan akan mengawal kasus ini dan minta pelakunya dihukum berat,” tegasnya.
Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumsel, Henny Yulianti mengatakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PPA adalah mendampingi korban. Henny mengajak untuk korban lain yang belum melapor untuk segera melapor ke pihak berwajib untuk mengurangi tindak kejahatan tersebut.
“Sudah ada pembuka jalan, ayo semua yang sudah menjadi korban yang sudah lama atau yang baru berdampingan kita bersama,” ajaknya.
Presiden Mahasiswa BEM Unsri, Dwiki Sandy menyampaikan, tidak ada tempat bagi dosen yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya di Unsri.
“Kami terus mengupayakan penyelesaian kasus ini sehingga saat ini sudah banyak korban yang muncul dan melaporkan,” katanya.
- Sebut Antrian Operasi di RSMH Antre hingga 6 Bulan, DPRD Sumsel: Sudah Keburu Meninggal Duluan
- Gagal Pertahankan Kursi DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki Cari Peruntungan di Pilkada Muratara
- Anggota DPRD Ini Minta Pj Gubernur Tegur Sejumlah Rumah Sakit di Sumsel
