DPRD Lahat Panggil PTBA-PAMA, Tagih Kejelasan Produksi dan Bagi Hasil Site Muara Tiga Besar

Pansus batubara DPRD Lahat saat melakukan kunjungan ke salah satu tambang di Kabupaten Lahat. (ist/rmolsumsel.id)
Pansus batubara DPRD Lahat saat melakukan kunjungan ke salah satu tambang di Kabupaten Lahat. (ist/rmolsumsel.id)

Penyetopan produksi PTBA pada site Muara Tiga Besar Utara paska fatality yang terjadi pekan lalu, berimbas pada terhentinya pemasukan bagi daerah. 


Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Lahat berencana melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait, utamanya PTBA dan pihak kontraktor Pamapersada Nusantara (PAMA) dalam waktu dekat. 

"(surat) Sudah dilayangkan, segera kita panggil dalam rapat dengar pendapat," kata Anggota DPRD Lahat, Andriansyah kepada Kantor Berita RMOLSumsel

Anggota DPRD Lahat, Andriansyah. (ist/rmolsumsel.id)

Dijelaskannya, agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu tidak hanya akan membahas seputar fatality yang menewaskan Zakaria, warga malang akibat tenggelam di sump pada Kamis (22/12) pagi. Tetapi juga berkaitan dengan kontribusi PTBA terhadap warga Kabupaten Lahat.   

Sebab selama ini, sambung Andriansyah tidak ada kejelasan dan manfaat yang signifikan bagi warga Lahat, di tengah peningkatan produksi yang dilakukan oleh PTBA dan dikerjakan oleh kontraktornya PAMA.  

Untuk itu, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat pihaknya juga meminta PTBA dan PAMA terbuka untuk memberikan penjelasan terkait produksi di site Muara Tiga Besar Utara itu. 

"Kita lihat seberapa jauh penyetopan ini berdampak pada turunnya produksi. Sehingga bisa kita kalkulasi pula, berapa kerugian yang dirasakan masyarakat Lahat," kata Andriansyah.

Di sisi lain, Deputi K-MAKI Sumsel Feri Kurniawan yang dibincangi Kantor Berita RMOLSumsel mendukung langkah yang dilakukan DPRD Kabupaten Lahat, mengingat kejadian fatality ini tidak hanya sekadar permasalahan teknis. 

Feri mengibaratkan gunung es, dimana dalam sebuah kejadian fatality ada dampak yang tidak terlihat, salah satunya juga penyetopan produksi yang berimbas pada pendapatan sehingga berpengaruh pula pada bagi hasil antara perusahaan dan pemkab.

"Wajar jika DPRD menagih hal tersebut, ini mengenai kesejahteraan masyarakat. PTBA dan PAMA yang harus sadar diri dan terbuka. Tidak hanya kepada warga Lahat tetapi juga warga Sumsel," jelasnya. 

Apalagi jika melihat jauh ke belakang, ada hubungan harmonis antara PTBA dan PAMA yang justru mengorbankan anak perusahaan PTBA sendiri, yakni PT SBS. 

Feri beberapa waktu lalu sempat mengkritisi, kenapa PTBA cenderung memilih PAMA dengan ongkos yang besar, bukannya memanfaatkan anak perusahaan yang justru akan memperkecil cost produksi.