Pengguna roda dua dipastikan tidak akan terkena dampak program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang bakal diproyeksikan berlaku mulai Oktober 2024.
- Polres PALI Gerebek Agen Premium dan Solar di Gunung Menang, Diduga Terlibat Penyelewengan BBM Subsidi
- Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Subsidi, PKS: Harusnya Dibatalkan
- DPR Minta Wacana Pembatasan BBM Bersubsidi Jangan Bikin Resah Rakyat
Baca Juga
Legislator Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan program pembatasan BBM subsidi untuk meminimalisir pemanfaatan kuota BBM subsidi yang dipakai oleh kelas menengah dan atas.
"Supaya pembatasan BBM subsidi tepat sasaran, bahwa orang yang berpenghasilan cukup itu tidak memanfaatkan kuota BBM subsidi," kata Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (13/9).
Selain itu, pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan pembatasan BBM subsidi itu agar penggunaan energi fosil tidak berlebihan. Pasalnya, Indonesia saat ini bakal memajukan energi baru terbarukan.
"Yang berikutnya pembatasan itu juga pengendalian penggunaan bbm kita supaya tidak jor-joran karena kita nanti khawatir akan mengalami ketergantungan pada energi fosil," tuturnya.
"Sementara, kapasitas energi fosil kita semakin sedikit. Semakin habislah. Itu termasuk energi yang tidak diperbarukan kan. Lebih pada itu," sambungnya.
Ia menambahkan program pemerintah ini menyasar kepada masyarakat kecil seperti driver ojol agar dapat memanfaatkan BBM bersubsidi.
"Mekanisme kompensasi lebih kepada masyarakat kecil masyarakat tidak mampu itu juga harus diatur oleh pemerintah," katanya.
Menurutnya, program pembatasan BBM subsidi bagus namun harus diawasi secara ketat oleh pemerintah.
"Program ini baik tapi dari yang kemarin-kemarin pelaksanaannya itu sering kali tidak sesuai dengan harapan. Tinggal nanti pengawasan dan pengetatan di lapangan," tutupnya.
- Polres PALI Gerebek Agen Premium dan Solar di Gunung Menang, Diduga Terlibat Penyelewengan BBM Subsidi
- DPR Minta Budi Arie Evaluasi Syarat Buka Koperasi Rp500 Juta
- Anggota DPR Berharap Hukum Tak Lagi Jadi Alat Politik