DJP Cetak Rekor, Pajak Terealisasi 100 Persen Sebelum Tutup Tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan arahan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional IV DJP di Kantor Pusat DJP Jakarta, Senin (27/12). (Kemenkeu/rmolsumsel.id)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan arahan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional IV DJP di Kantor Pusat DJP Jakarta, Senin (27/12). (Kemenkeu/rmolsumsel.id)

Hingga 26 Desember 2021, Direktorat Jenderal Pajak mencatatkan neto penerimaan pajak mencapai Rp1.231,87 triliun. Jumlah tersebut melampaui target yang diamanatkan APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Bahkan sangat terbuka terjadi penambahan hingga penutupan di tanggal 31 Desember.


“Ini adalah suatu hari yang bersejarah buat teman-teman di DJP. Hari ini kita pada saat masih menghadapi Covid-19 dan masih di dalam proses pemulihan ekonomi, DJP mampu mencapai target 100 persen bahkan sebelum tutup tahun,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan arahan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional IV DJP di Kantor Pusat DJP Jakarta, Senin (27/12).

Atas capaian ini, Menkeu mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari jajaran DJP. Selain itu, ia juga mengajak seluruh jajaran mensyukuri hasil tersebut dan tetap menjaga serta melaksanakan penugasan secara profesional.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo melaporkan, ada 138 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia berhasil mencapai target penerimaan pajak lebih dari 100 persen dari target yang ditetapkan pada masing-masing kantor. Sebanyak 7 Kantor Wilayah (Kanwil) juga turut berhasil menyumbang capaian lebih dari 100 persen, yaitu Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Kanwil DJP Jakarta Utara.

“Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu sekalian atas kinerjanya yang luar biasa. Semoga menjadi penyemangat bagi semua jajarannya namun juga sekaligus menjadi contoh dan role model bagi KPP lainnya,” kata Menkeu seraya berpesan kinerja capaian penerimaan perpajakan yang terus menunjukkan upaya perbaikan harus dijaga momentumnya agar dapat berlanjut ke APBN 2022.

“Tantangan ke tahun depan ada Program Pengungkapan Sukarela tanggal 1 Januari. Ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan semua termasuk 1 April PPN jadi 11 persen, dan ada pemulihan ekonomi,” jelas Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara dalam kesempatan yang sama.

Wamenkeu meminta seluruh jajaran di KPP untuk memperhatikan pemulihan ekonomi melalui pemantauan yang terus diperkuat. Diharapkan adanya pemulihan ekonomi akan mengamankan APBN 2022 yang menjadi batas akhir defisit di atas 3 persen sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.