Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang Sumatera Barat (Sumbar) dan Pancasila dinilai tidak sedikitpun menyebut, apalagi menyinggung (perasaan) suku atau etnis tertentu yang ada di Sumatera Barat.
- Petani OKU Selatan Mulai Beralih Tanam Alpukat Wina, Ini Alasannya
- Tahun Baru Sudah Lewat, Harga Telur di Palembang Belum Turun
- Di Bali, Indonesia - China Sepakat Percepat Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
Baca Juga
Demikian dikemukakan pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing. Ia menyayangkan sejumlah pihak yang menggiring pernyataan Puan tentang “semoga Sumbar, jadi pendukung negara Pancasila” ke ranah politik praktis.
“Diksi yang ada pada kalimat tersebut yaitu "Sumbar" sebagai nama provinsi yaitu Sumatera Barat. Bukan suku atau etnis tertentu,” tegasnya kepada redaksi, Minggu (6/9/2020).
Indonesia sebagai negara kesatuan, sehingga semua harus memaknai bahwa setiap propinsi milik bersama, bukan seolah milik satu etnis atau suku tertentu, sekalipun etnis tersebut lebih dulu datang dan tinggal di provinsi tersebut dan boleh jadi lebih banyak jumlahnya.
Emrus tegas menekankan agar pada kampanye Pilkada 2020 para kandidat menghindari politik identitas sempit, seperti menyebut pilihlah "putra daerah".
Kampanye semacam ini tidak tepat di Indonesia sebagai negara kesatuan.
“Sebaiknya fokus pada program pembangunan di semua sektor, termasuk penanganan kasus Covid-19 untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Kembali ke soal Sumbar. Emrus menilai, masyarakat Sumbar, dari segi etnis atau suku, sangat heterogen. Dugaannya, semua suku dari seluruh tanah air sudah ada di Sumbar, atau setidaknya pernah tinggal di sana. Jadi, Sumbar itu bukan suku atau etnis.
“Oleh karena itu, jika ada sekelompok orang mengatasnamakan suku tertentu menolak pernyataan Puan atau berencana melaporkan ke proses hukum, tampaknya kurang pas dan bisa jadi belum melakukan pengkajian mendalam dan hilostik,” tekannya.
Pernyataan Puan, sambung Emrus, sebaiknya diselesaikan dengan dialog politik kebangsaan oleh para politisi negarawan dan akademisi.
“Bukan digiring ke politik pragmatis oleh politisi politikus seperti yang terjadi sekarang di ruang publik,” tegasnya.[ida]
- Bencana Lahar Dingin Semeru Ancam Warga Sumberwuluh, Lumajang
- Tiga Selebgram Cantik Ini Tipu Puluhan Korban hingga Miliaran Rupiah
- Buntut Video Tukar Pasangan, Polisi Tetapkan Gus Samsudin Tersangka
