Dinilai Bermasalah, SIRA Minta Gubernur Copot Alfajri Zabidi Sebagai Sekretaris Inspektorat

Pegiat Anti Korupsi Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA)/ist
Pegiat Anti Korupsi Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA)/ist

Nama mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumsel Alfajri Zabidi terus menjadi sorotan para penggiat anti korupsi. 


Lantaran, ditunjuk sebagai Sekretaris Inspektorat melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 9572/KPTS/BKD.II/2022 pada 16 September lalu.

"Seharusnya Pemprov Sumsel jangan beri jabatan ke pejabat bermasalah," kata Sekretaris Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmad Hidayat saat dihubungi RMOLSumsel, Sabtu (5/11).

Menurutnya, siapapun orangnya yang sudah diduga nyata memperjualbelikan jabatan dan dicopot dari jabatan sebelumnya, seharusnya lebih baik jangan diberikan jabatan lagi. Karena ini mempengaruhi pandangan masyarakat. Apalagi, posisi penting seperti Sekretaris Inspektorat.

"Inspektorat itu merupaka aparatur yang memeriksa atau polisi yang memeriksan kesalahan kegiatan yang ada di Pemprov Sumsel, terutama yang menggunakan APBD," terangnya.

Seharusnya, Gubernur Sumsel mencari orang yang berkompeten untuk duduk di inspektorat. Dibandingkan, dengan orang yang sudah nyata mempunyai celah jual beli jabatan di Kanwil Kemenag Sumsel hingga berakhir pencopotan jabatannya. 

Sebagai penggiat anti korupsi meminta agar pemerintahan diakhir jabatan Gubernur Sumsel menempatkan SDM yang baik untuk kebaikan masa jabatan.

"Saya bukan orang Herman Deru, Tapi saya tidak mau jika pemerintahan ini nantinya tidak baik. Kalau bisa jangan ada celah, dan jangan nafsu mencari jabatan," pungkasnya. 

Untuk diketahui, Gubernur Sumsel, Herman Deru menunjuk Mantan Kepala Kanwil Kemenag Sumsel, Alfajri Zabidi sebagai Sekretaris Inspektorat melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 9572/KPTS/BKD.II/2022 pada 16 September lalu.

Padahal pada tahun 2020 lalu, Alfajri dicopot oleh Menteri Agama Fachrul Razi dari jabatannya sebagai sanksi tegas dari Kementerian atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya. 

Pelanggaran itu merujuk pada laporan yang juga berujung pada aksi massa di Kejati Sumsel atas dugaan jual beli jabatan yang dilakukan Alfajri di masa kepemimpinannya sepanjang 2016-2020 di Kanwil Kemenag Sumsel. 

Tepatnya pada 8 Agustus 2020, juru bicara Kemenag Oman Faturahman membenarkan kabar pemberhentian Alfajri dari jabatannya sebagai Kakanwil Kemenag Sumsel. Menurutnya, pencopotan itu merupakan bentuk penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerja Kemenag.

Namun, terkait penyebab dan sanksi tegas terhadap Alfajri, Oman enggan berkomentar lebih jauh.

"Saya tidak tahu bagaimana detailnya karena itu urusannya ke Inspektorat Jenderal Kemenag. Yang jelas persoalan ini terkait penegakan disiplin. Jika ada yang bilang keputusan ini diambil karena yang bersangkutan pernah didemo, saya rasa tidak seperti itu. Karena Menteri Agama membuat kebijakan tidak berdasarkan demo," jelas Oman saat itu.

Di sisi lain, laporan terkait dugaan jual beli jabatan itupun dibenarkan oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel Khaidirman saat itu untuk ditindaklanjuti pihaknya.