Kebijakan second home visa yang dikeluarkan pemerintah yang memperbolehkan orang asing atau mantan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat tinggal selama lima atau 10 sepuluh tahun di Indonesia, menyisakan tanda tanya besar.
- Buntut Video 'Lord Luhut', Haris Azhar Dijerat Pasal Berlapis
- Ganjar Bakal Perbanyak Kreatif Hub untuk Perluas Ruang Kreasi Anak Muda
- Gatot Nurmantyo Menyebut Kebangkitan PKI Gaya Baru Semakin Nyata
Baca Juga
Terlebih kebijakan tersebut diberlakukan di sisa-sisa kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjelang Pemilu 2024.
“Dari sudut pandang politik, kebijakan second home visa yang dikeluarkan di ujung kekuasaan Presiden Jokowi dan menjelang Pemilu 2024, memunculkan kecurigaan,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/10).
Atas dasar itu, politisi Partai Demokrat ini menduga ada indikasi yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mengupayakan tindakan culas pada Pemilu 2024. Sebab, kebijakan second home visa tersebut menguntungkan pihak tertentu.
“Jangan-jangan ada pihak yang memanfaatkan melalui tangan kekuasaan untuk berbuat tidak fair pada Pemilu 2024,” pungkasnya. 
- Siap Dampingi Muchendi, Politisi Hanura Ini Ambil Formulir Calon Bupati di Demokrat OKI
- 7 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Siap Amankan Gedung MK
- Demokrat Siapkan 7 Bacagub dan 13 Bacawagub, Ini Daftarnya
