Cegah Banjir OKU Berulang, Pemerintah Didesak Kaji Ulang Izin AMDAL Perusahaan Tambang

Direktur Eksekutif LP3L, Yunizir Djakfar. (amizon/rmolsumsel.id)
Direktur Eksekutif LP3L, Yunizir Djakfar. (amizon/rmolsumsel.id)

Bencana banjir besar yang melanda sebagian besar wilayah OKU harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah setempat. Pasalnya, banjir tersebut diprediksi bisa berulang apabila tidak segera dilakukan langkah pencegahan.


Salah satu upaya yang harus diperhatikan adalah mengkaji ulang izin AMDAL perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah OKU. Masifnya industri pertambangan dituding menjadi salah satu penyebab banjir.

Sebab perusahaan-perusahaan tambang tersebut, membuka lahan hingga ribuan hektar dengan cara membabat hutan dan tanpa mempedulikan dampak yang akan terjadi seperti banjir bandang beberapa hari kemarin.

"Ini (bencana banjir) sudah kita prediksi bakal terjadi dan harus menjadi perhatian serta tanggung jawab semua pihak. Agar sebelum terjadi ada upaya pencegahan dini," kata Direktur Eksekutif LP3L, Yunizir Djakfar dibincangi di ruang kerjanya Pembantu Rektor 1 Universitas Baturaja, Senin (13/5).

Pria yang disapa Ujang ini menyebutkan, siring-siring besar yang ada di dalam Kota Baturaja justru menjadi kotak sampah. "Lihat saja setelah air surut, berapa banyak sampah yang keluar dari siring di dalam Kota Baturaja. Ini butuh ketegasan dari pemerintah dalam menanggulangi, dan kesadaran dari masyarakat," ujarnya.

Disinggung mengenai keberadaan perusahaan tambang dalam Kabupaten OKU, Ujang  mengungkapkan, permasalahan tambang juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sebab, selama ini perusahaan-perusahaan tambang tersebut seolah hanya memikirkan keuntungan, tanpa mempedulikan dampak lingkungan yang disebabkan.

"Daerah hulu itu harus dijaga karena di sana sumber air. Jadi perusahaan tambang harus memperhatikan dan menjaga juga hutan yang fungsinya sebagai tangkapan air disaat berlimpah. Itu harus dipikirkan," ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan, pihak perusahaan tambang juga harus bertanggung jawab atas bencana banjir besar di Kabupaten OKU. Sebab, akibat pembukaan lahan oleh perusahaan tambang, hutan menjadi gundul dan resapan air berkurang.

"Belum lagi ulah masyarakat sendiri yang sering melakukan penebangan liar karena di hulu banyak kayu berkelas. Maka dari itu, stakeholder punya peran yang sama dalam menjaga lingkungan dan harus saling mengingatkan karena masalah lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, hanya saja pemerintah punya porsi lebih, punya power untuk menggerakkan semua elemen masyarakat," ungkapnya.

Pemerintah harus jadi leader. Izin pertambangan memang dari pemerintah pusat tapi pemerintah daerah bisa menolak perusahaan tambang melalui peraturan atau undang-undang otonomi daerah.

"Kita bukan alergi. Kita butuh juga lapangan kerja tapi harus perhatikan juga dampak dan antisipasi bencana. Dengan adanya kejadian ini, akan menjadi pelajaran penting bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dan semua lapisan masyarakat," bebernya.

Ujang kembali menegaskan, jika pemerintah dalam hal ini DLH Kabupaten OKU punya peran penting terhadap keberlangsungan lingkungan terutama sungai dan hutan. 

"Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, DLH Kabupaten bukan hanya mengurusi sampah. Perizinan itu di DLH, jadi punya peran penting untuk izin pertambangan, terutama peran pengawasan. Artinya DLH berhak memberi penilaian," ucapnya.

Maka dari itu, Ujang menganggap harus ada kajian dari musibah bencana banjir ini. "Apa yang harus dibenahi. Jika perlu buat tim terpadu untuk menyelesaikan bencana ini agar tidak terulang. Sebab ini masalah serius dan luar biasa di OKU. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi jika tidak segera berbenah," jelasnya.

Bahkan jika perlu, kata Ujang, DLH dapat mengambil Langkah tegas dengan menyetop sementara izin AMDAL bagi perusahaan tambang baru yang akan beroperasi. "Tadi sudah saya tegaskan, harus ada kajian dulu mengenai dampak lingkungan. Kaji ulang Amdal perusahaan itu karena mereka ikut bertanggung jawab secara maksimal dan serius, jangan cuma pikirkan tambang. Kerusakan disebabkan perusahaan tambang itu permanen," tegas Ujang lagi.

Ujang pun akan meminta seluruh akademisi dan masyarakat serta pemerintah berkumpul membahas permasalahan bencana banjir karena kerusakan lingkungan dampak dari perusahaan tambang tersebut.

"Bahkan kalau diperlukan, kita siap turunkan ribuan mahasiswa jika penanganan dari pemerintah tidak serius. Ini bentuk kecintaan kita dengan Kabupaten OKU," pungkasnya.