Birahi Dibalik Tanda Tangan Skripsi, Cerita tentang Runtuhnya Moral Akademisi

Mahasiswi korban dugaan pelecehan seksual di kampus Unsri saat melapor ke Mapolda Sumsel. (ist/rmolsumsel.id)
Mahasiswi korban dugaan pelecehan seksual di kampus Unsri saat melapor ke Mapolda Sumsel. (ist/rmolsumsel.id)

Satu per satu, korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen terhadap mahasiswi di lingkungan kampus Universitas Sriwijaya (Unsri)  mulai terkuak. Setelah tiga korban melapor ke Polda Sumsel.


Kasubdit Renakta Polda Sumsel, Kompol Masnoni (ist/rmolsumsel.id)

Korban berinisial DR yang merupakan mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) telah melapor terlebih dahulu, Rabu (1/12). Polisi juga sudah melakukan olah TKP di kampus Unsri Indralaya untuk kejadian itu.

Kepada polisi, korban mengaku mendatangi pelaku untuk meminta tanda tangan skripsi tanpa membuat janji. Namun, korban justru ditanyai mengenai hal lain, termasuk mengenai keluarganya. Singkat cerita, korban kemudian dipaksa melakukan perbuatan tak senonoh.

Belum selesai polisi mengusut kasus DR, dua korban lain dari Fakultas Ekonomi (FE) berinisial C dan FA juga melaporkan tindakan asusila oknum dosen di lingkungan kampusnya, Kamis (2/12). Keduanya mengaku dilecehkan lewat sosial media Whatsapp.

“Untuk kasus yang dilaporkan kedua itu, kami kini tengah mengambil keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti,” ujar Kasubdit Renakta Polda Sumsel, Kompol Masnoni kepada awak media.

Satu yang menarik dalam kasus ini adalah, ketiga korban sama-sama mahasiswi semester akhir dan diduga sengaja dimanfaatkan oleh pelaku. Modusnya diduga dengan memberikan tanda tangan sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir (skripsi).

“Setelah merampungkan pemeriksaan saksi dan barang bukti, dan apabila telah cukup, baru akan ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka,” lanjut Masnoni. Sebab, dikatakannya pemanggilan telah dilakukan terhadap terduga pelaku yang dilaporkan oleh korban.

Hanya saja, oknum dosen berinisial A dengan korban inisial DR, yang dilaporkan pertama kali itu belum bisa memenuhi panggilan dari polisi.

“Sekarang sudah dijadwalkan pemanggilan kedua, apabila oknum tersebut kembali tidak hadir memenuhi panggilan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada pemanggilan paksa,” tegasnya.

Dugaan masih ada korban lain serupa tak ditepis oleh Masnoni, tetapi juga tidak diiyakan olehnya mengingat perlunya pembuktian dan laporan dari korban. Namun sebagai polisi dia mengimbau korban untuk tidak ragu untuk membuat laporan apabila menjadi korban.

"Kepada siapapun korban pelecehan. Baik itu terjadi di lingkungan kampus maupun di tempat lainnya, jangan ragu untuk segera melapor ke polisi. Untuk bisa diungkap,” ujarnya.

Identitas Korban Terungkap Karena Diduga Tak Diperbolehkan Ikuti Yudisium

Salah seorang korban pelecehan seksual yang sempat gagal mengikuti yudisium. (ist/rmolsumsel.id)

Kasus pelecehan seksual di kampus Universitas Sriwijaya ini telah menyita perhatian sejak beberapa hari terakhir. Semakin ramai setelah viral beredar video mahasiswi diduga korban pelecehan dilarang ikut yudisium ke-157 yang berlangsung di Fakultas Ekonomi hari ini (3/11).

Informasi yang dihimpun, korban berinisial FA telah sempat mengikuti gladi resik upacara kelulusannya, namun tiba-tiba namanya dihapus dari daftar peserta kelulusan setelah dirinya diketahui melaporkan kejadian yang menimpanya itu ke polisi.

Presiden BEM KM Unsri, Dwiki Sandi membenarkan hal ini. Kepada Kantor Berita RMOLSumsel, dia mengatakan akan terus mengawal kasus ini dan memberi bantuan advokasi kepada korban, dan mahasiswa lain yang mungkin menjadi korban.

“Untuk Yudisium, akhirnya korban diikutkan pada acara sesi siang hari,”ujarnya. Malam ini beredar pula surat pemanggilan yang dilakukan oleh Dekanat Fakultas Ekonomi Unsri terhadap mahasiswa tersebut untuk klarifikasi.

Dwiki lantas mencium adanya upaya intimidasi dari kampus terhadap korban sehingga kejadian seperti ini cenderung tidak dilaporkan. “Mungkin banyak lagi rekan-rekan (mahasiswi) yang mengalami nasib yang sama. Tapi takut melapor karena bisa mengancam studi mereka,” ujar Dwiki.

Di sisi lain, pihak kampus sebelumnya telah memberikan keterangan terhadap awak media, mengenai sanksi yang diberikan kepada oknum pelaku tersebut, berupa sanksi administrasi dan pencopotan jabatan dari Ketua Jurusan.

“Hingga hari ini, dosen terduga pelaku juga telah menerima sanksi, tapi ini untuk kasus pertama. Untuk kedua dan ketiga belum ada (tindakan dari Universitas). Oleh sebab itu, kami akan terus kawal kasus ini," terang Dwiki.

Kampus Berupaya Gali Keterangan Korban dan Pelaku

Rektor Universitas Sriwijaya, Prof Anis Sagaf. (ist/rmolsumsel.id)

Dalam surat pemanggilan terhadap korban FA yang beredar malam ini, pihak Dekanat FE Unsri terlihat berupaya menggali keterangan dari korban untuk kepentingan penyelesaian kasus. Dalam cuplikan surat yang beredar itu diketahui jika ini merupakan surat panggilan menghadap ketiga.

Dalam surat itu juga disebutkan, korban tidak boleh didampingi ataupun diwakilkan oleh pihak lain. Rektor Unsri, Prof Anis Sagaf mengatakan, pemanggilan terhadap korban oleh pihak dekanat merupakan upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Jadi selaku pimpinan universitas, Dekan memiliki kewajiban untuk meminta keterangan dari korban serta mengumpulkan data-data,” ucapnya.

Ini juga bagian dari kerja tim etik Unsri yang dibentuk sejak kasus tersebut mencuat. Tidak hanya mahasiswi saja. Terduga pelaku yang merupakan oknum dosen juga sudah dipanggil namun tidak mengakui telah melakukan perbuatan seperti yang dilaporkan korban.

 “Dosen yang dipanggil tidak mengakui telah melakukan perbuatan seperti yang dilaporkan kedua korban,” kata Wakil Rektor (Warek) 1 Unsri, Prof Zainuddin Nawawi terpisah.

Menurut Zainuddin, penggalian keterangan korban kerap menemui hambatan. Sehingga pihaknya menduga ada pihak yang berusaha menghalangi upaya kampus untuk meminta keterangan pelapor.

Sedangkan terkait kejadian yang menimpa salah seorang korban saat acara yudisium, Zainuddin menuturkan jika pencoretan nama dari daftar peserta yudisium tersebut disebabkan masalah administrasi yang belum dipenuhi.

“Kalau itu karena administrasinya yang belum selesai. Tidak ada kaitannya dengan hal lain,” kata Zainuddin.

Korban Pelecehan Seksual Kurang Diberi Perlindungan

Direktur Eksekutif WCC Palembang, Yeni Roslaini. (ist/rmolsumsel.id)

Mencuatnya kasus pelecehan seksual di kampus Universitas Sriwijaya (Unsri) ini, menurut Direktur Eksekutif Women Crisis Center (WCC) Palembang, Yeni Roslaini menandakan ketidakseimbangan relasi antara korban dan pelaku.

“Korban merasa tersudut akan timbulnya ancaman nilai buruk atau tidak diwisudakan,”ujarnya. Padahal, dengan rentetan kasus yang muncul, pihak kampus seharusnya memberi porsi lebih korban untuk mendapatkan perlindungan, disamping sanksi tegas bagi pelaku.

“Kita semua tentu tidak mau kejadian ini terus berulang,” ungkapnya. Sebab, kampus harus bisa menjadi wadah bagi korban agar bisa lebih berani lagi untuk speak up terhadap kejadian yang menimpanya. “Jangan pelakunya yang dilindungi,” cetusnya.

Kasus ini menurut Yeni akan memberi dampak buruk bagi Universitas yang seharusnya mencetak akademisi.

“Kasus pelecehan seksual seperti ini layaknya fenomena gunung es, artinya diluar sana ada banyak (korban) yang tidak berani (bicara). Jadi kalau kampusnya abai, masalah ini tidak akan pernah selesai,” ungkapnya.

Bahkan hal yang ironis menurut Yeni, terkadang dalam kasus seperti ini korban kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Yaitu dengan munculnya stereotip bahwa kesalahan akibat kasus adalah korban yang menggunakan pakaian kurang baik atau sengaja memancing pelaku untuk melakukan tindakan asusila. 

“Korban bukanlah pelaku yang patut disalahkan, yang harus sama-sama dilakukan adalah mengungkap setiap pelaku kekerasan ini agar tidak muncul korban-korban baru. Terpenting mereka harus mendapat perlindungan,” tutupnya. 

DPRD Sumsel Akan Kembali Panggil Rektor Unsri

Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati. (ist/rmolsumsel.id)

Terungkapnya kasus baru pelecehan seksual di Unsri nyatanya membuat Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati berang. Pasalnya, hari ini DPRD Sumsel baru saja memanggil pihak Unsri untuk mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan pertama kali.

Sayangnya, selesai rapat klarifikasi itu, kasus pelecehan ini kembali muncul sehingga dia mengatakan akan kembali memanggil pihak universitas negeri satu-satunya di Sumsel itu dalam waktu dekat.

“Saya sebagai ketua DPRD Sumsel dari perempuan akan terus mengawal proses ini sampai tuntas. Oknum itu telah melecehkan harkat martabat perempuan. Apalagi sebagai pendidik (akademisi) yang (seharusnya) memberi tauladan dan mengayomi,” katanya saat dihubungi Kantor Berita RMOLSumsel.

Politisi partai Golkar ini mengapresiasi jajaran kepolisian yang melakukan penyelidikan secara profesional. Namun ia juga meminta pihak Unsri untuk berlaku bijak tanpa harus melindungi oknum pendidik yang diduga melakukan pelecehan seksual, dan melakukan intimidasi korban pelecehan seksual yang ada.

 “Kita berharap bahwa ini dijadikan trigger (pemantik) pendidik lainnya, untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu. Saya khawatir kalau ini tidak diberi pelajaran, maka akan terulang kembali dan jelas korbannya perempuan," katanya.

Apalagi, Anita menilai sanksi pencopotan jabatan oleh pihak kampus terhadap pelaku masih belum memberikan efek jera. “Harus lebih tegas, karena orang tua juga harus mendapatkan rasa aman saat menitipkan anak-anak mereka untuk belajar,” ujarnya.

Anita juga memberi perhatian khusus pada surat pemanggilan terhadap korban dari kampus yang beredar hari ini. Menurutnya, jangan sampai korban yang sementara ini diketahui mengalami sejumlah kerugian, justru mendapat intimidasi atau bahkan dijadikan tersangka.

“Tentu harus diserahkan kepada yang berwajib (untuk membuktikan). Tapi kami berharap pihak kampus juga tidak seolah-olah membuat ini berbalik, korban menjadi tersangka. Justru kalau kebijakan yang diambil Unsri malah melindungi oknum itu, maka kita bisa lihat hal ini sebagai kegagalan Unsri untuk mendidik dan membina pendidik,” ujarnya.