Wali Kota Bogor Bima Arya memberi sinyal kurang sreg dengan UU Cipta Kerja.
- Taliban Kembali Dikecam Usai Tembak Penyanyi Fawad Andarabi
- Kurma, Si Hitam Manis yang Miliki Segudang Manfaat
- Rusia Rahasiakan Jumlah Hulu Ledak Nuklir yang Ditempatkan di Belarusia
Baca Juga
Bima menyampaikan sejumlah catatan terkait undang-undang kontroversial tersebut, melalui video yang dia unggah di Instagram, pada akun bimaaryasugiarto. Bima juga sepertinya mendorong agar UU tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut Bima Arya, ikhtiar pemerintah menghadirkan terobosan baru dalam hal menyelesaikan permasalahan disharmonisasi regulasi, melalui Undang-Undang Cipta Kerja sangat baik.
Namun, ada beberapa catatan penting terkait pemangkasan kewenangan daerah dalam hal tata ruang, perizinan dan pelayanan publik. Pertama adalah ada kesan bahwa UU Cipta Kerja ini mengembalikan kewenangan kepada pemerintah pusat.
Ada sebagian kewenangan daerah yang ditarik ke pusat. “Padahal sudah hampir dua dasawarsa bangsa ini melaksanakan otomoni daerah, sebagai amanat konstitusi karena di daerahlah pelayanan publik itu wajahnya ditentukan. Dan akan lebih efektif efesien cepat dan terjangkau apabila penanganan pelayanan publik itu diberikan kewenagan penuh ke daerah,” katanya.
Bima mengaku memang ada persoalan terkait dengan otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah.
Namun, itu merupakan bagian konsekuensi otonomi daerah yang harus diiringi oleh proses reformasi birokrasi tanpa henti di pusat dan daerah. Jika pemerintah pusat memiliki program strategis nasional dan itu harus dilaksanakan di daerah, Bima Arya pun mempertanyakan efek atau akibat dari itu.
Apakah program strategis nasional ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang dicanangkan daerah?
Pertama, menguji konsistensi UU Cipta Kerja ini dengan konstitusi di Indonesia yakni dengan proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Kedua, membuka ruang partisipasi publik secara maksimal dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden untuk memastikan aturan turunan memberikan kepastian terkait kewenangan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan “Catatan ini sebagaimana kapasitas saya sebagai kepala daerah," tegas Bima.
- Matahari Lintasi Atas Kabah pada 27 dan 28 Mei, Kemenag Imbau Cek Arah Kiblat
- Banyak yang Masih Terperangkap di Reruntuhan, Korban Jiwa Gempa Turki dan Suriah Terus Bertambah
- Mahasiswa UIN Raden Fatah Antusias Belajar Aksara Kaganga
