Berbalik, Unsri Kini Panggil DPRD Sumsel Soal Kasus Pelecehan Seksual

Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati. (rmolsumsel)
Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati. (rmolsumsel)

Setelah tak hadir dalam undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari DPRD Sumsel pada Senin (6/12) kemarin, pihak Rektorat Universitas Sriwijaya (Unsri) justru 'memanggil balik' pihak DPRD Sumsel. 


Panggilan itu berwujud surat undangan pertemuan yang diajukan kepada Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati. Seperti yang diungkapkannya kepada awak media, Selasa (7/12). 

"Awalnya kami berharap Unsri akan hadir memberi keterangan. Herannya, sekarang malah kami yang dipanggil," ungkap Anita dalam kegiatan reses di kawasan Kecamatan IB I Palembang. 

Anita geram, sebab undangan rapat yang disampaikan oleh DPRD Sumsel kepada Unsri sebelumnya, mewakili kepentingan masyarakat. Sehingga lewat surat undangan balik dari Unsri itu, menunjukkan jika Unsri sebagai lembaga tak bisa disentuh oleh masyarakat. 

"Panggilan (dari) DPRD itu bertujuan untuk mengurai kebuntuan dalam komunikasi dan penyelesaian perkara ini. Kalau begini artinya, Unsri suatu lembaga yang tidak bisa tersentuh?" tanya Anita. 

Sedangkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengakui, saat ini pihaknya tengah mendisukusikan hasil rapat pada Senin lalu dan berencana untuk memanggil kembali Unsri. 

Dia juga mengungkapkan kekecewaan terhadap pejabat Unsri dalam upaya menyelesaikan perkara pelecehan seksual yang saat ini ramai diperbincangkan di level nasional. Termasuk Unsri yang kemudian menyurati pimpinan DPRD Sumsel. 

"Jelas kami kecewa. Artinya lucu, masa mereka yang mengundang kita. Mau dengar pendapat kita untuk kasus ini atau seperti apa? DPRD ini kan lembaga netral, semua kita panggil agar kasus ini bisa selesai, tentunya kita sebagai wakil masyarakat Sumsel," ujarnya. 

Politisi PKS ini juga menegaskan bahwa pihaknya tidak perlu memenuhi undangan dari Unsri. "Ngapain kita hadir, mereka (Rektorat Unsri) diundang juga tidak hadir, yang jelas kami akan kawal kasus ini  sampai benar-benar Unsri bersih dari oknum-oknum tindakan asusila ini,” katanya.

Seharusnya menurut Syaiful, kalau memang Unsri bisa menyelesaikan masalah internalnya sendiri, maka masalah ini tidak perlu menjadi bola liar. Sehingga membuktikan bahwa Unsri tidak bisa mengurusi dan menyelesaikan masalahnya sendiri.

“Masalah ini sudah menjadi kosumsi publik, Unsri harus segera action terkait dengan para pelaku ini, jangan sampai marwah Unsri hilang gara-gara membela pelaku asusila ini,” katanya.