Ada sejumlah masyarakat mengeluhkan dana bantuan langsung tunai (BLT) dipotong oleh oknum di lapangan. Pasalnya, dana BLT yang harusnya cair Rp 600 ribu hanya diterima masyarakat Rp 200 ribu.
- Dewan Pers Benarkan Prof Azyumardi Azra Jatuh Sakit di Malaysia, Begini Kronologinya
- Jaga Ekosistem Sungai, Nelayan Ganjar Beri Edukasi dan Aksi Nyata Untuk Masyarakat Pesisir
- Bandara SMB II Buka Rute Penerbangan Palembang-Jeddah, Jemaah Umrah dan Haji Sumsel Tak Perlu Transit ke Jakarta
Baca Juga
Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan pemerintah tidak memotong anggaran BLT, dan dana BLT bisa langsung dicairkan dari PT Pos Indonesia.
"Jadi itu pasti pemotongan setelah orangnya itu. Nah, masalahnya siapa yang motong? Kalo dari PT Pos silahkan buktikan. Kalo memang itu betul PT Pos saya yakin direktur PT Pos pasti akan mecat orang itu,” kata Risma kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (21/9).
Risma mengatakan pemerintah meminta agar seluruh pemangku kebijakan di daerah agar transparan dalam memberikan dana BLT untuk masyarakat kurang mampu sebagai pengganti dana subsidi BBM.
Disinggung mengenai pengawasan Kemensos mengenai penyaluran dana BLT untuk masyarakat. Risma mengatakan bahwa pemerintah memilki mekanisme dan prosedural pencairan BLT.
"Kami punya ini, kami punya orangnya nerima begini (nunjukin foto bukti orang sama KTP pas nerima BLT di PT Pos), ini ada orangnya ada KTP-nya ada uangnya,” tutupnya.
- Pernah Jabat Wali Kota, Risma Harusnya Tahu Akar Masalah Perbedaan Data Bansos
- Penerima Kartu Sembako Bertambah 5,9 Juta