Aturan kampanye di media sosial (Medsos) diminta untuk diperjelas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibuatnya.
- Bawaslu Terima Surat PPATK soal Transaksi Janggal Parpol Rp195 Miliar
- Ketua Bawaslu RI: Tidak Ada Penundaan Pemilu, Itu Cuma Isu di 2022
- Bawaslu Ingin Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Pemilu juga Berlaku bagi TNI-Polri
Baca Juga
Hal tersebut didorong Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, yang disampaikan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Hotel Gran Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin malam (19/9).
Mulanya, Bagja menyampaikan kendala pengawasan pelaksanaan kampanye di Medsos oleh Bawaslu yang selama pengalaman Pemilu sebelumnya terbilang rawan, karena tidak memiliki batasan-batasan dalam aturannya.
"Seharusnya ada batasan. PKPU yang harus mengatasi. Kita mendorong PKPU membatasi ruang gerak Medsos untuk dijadikan ajang menyerang pribadi, menyerang keyakinan beragama dan lain-lain," ujar Bagja.
Sebagai contoh, Bagja menyebutkan dampak kampanye Pemilu Serentak 2019 yang cenderung memecah belah masyarakat karena kerap berbau penyerangan pribadi dan SARA.
"Kita sudah menghadapi era 2024 melewati Covid-19, kok tidak masih bisa bersaudara kembali. Itu masa-masa sulit kan," singgungnya.
Maka dari itu, Bawaslu RI mendorong KPU untuk membuat batasan-batasan kampanye pemilu di medsos di dalam PKPU tentang kampanye.
"Berarti khusus (mengatur kampanye di medsos). Atau dimasukkan dalam PKPU kampanye, nanti ada khusus tentang kampanye di medsos," harapnya.
"Supaya bisa lebih terkendali, sehingga juga ada tindak pidana bisa kita lakukan. Tetapi tetap tindak pidana itu yang terakhir lah. Yang penting kan dicegah untuk tidak muncul," demikian Bagja menambahkan. 
- KPU Pastikan Rohidin Mersyah Ikut Pilgub Bengkulu Dari Bui
- Setelah Ditolak, Berkas Pencalonan HBA-Henny Kini Diterima KPU Empat Lawang
- KPU Tegaskan Hasut Orang Lain untuk Golput Dilarang UU
