Banyak Honorer Lama Tidak Lulus Seleksi PPPK, DPRD Palembang Dorong Pemerintah Buka Kuota Khusus 

Salah satu pegawai honorer yang menangis mengadu ke DPRD Palembang karena tak lulus seleksi PPPK/Foto: Dudi Oskandar
Salah satu pegawai honorer yang menangis mengadu ke DPRD Palembang karena tak lulus seleksi PPPK/Foto: Dudi Oskandar

Puluhan pegawai honorer Pemerintah Kota Palembang mendatangi Kantor DPRD Kota Palembang di Jalan Gubernur H. Bastari, Kamis (2/1). Mereka datang untuk mengadukan nasib mereka yang tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Saat berada di kantor DPRD, sejumlah pegawai honorer yang telah mengabdi belasan tahun terlihat menangis sambil meminta bantuan kepada anggota DPRD terkait nasib mereka. Pegawai honorer tersebut berasal dari berbagai dinas, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Palembang, serta tenaga kesehatan di Puskesmas.

Sri Agustina, seorang pegawai honorer dari Dinas Lingkungan Hidup, mengungkapkan kekecewaannya dengan penuh emosi. "Bantu kami, Pak. Kepada bapak anggota dewan yang terhormat, tolong bantu kami. Ini ada hak kami juga," ujarnya sambil menangis. 

Dia Sri yang sudah bekerja selama delapan tahun sebagai honorer merasa kecewa dan terpuruk karena tidak lulus seleksi PPPK, meskipun banyak rekannya yang telah mengabdi selama 17 tahun namun juga tidak lulus.

Sri menambahkan, meskipun Pemkot Palembang membuka formasi cukup banyak, persaingan semakin ketat karena adanya Pegawai Harian Lepas (PHL) yang juga ikut dalam seleksi. "Jadi persaingannya semakin banyak," tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan M Riuanto pegawai honorer dari Dinas Perkimtan, kedatangan mereka ke DPRD adalah untuk mencari kejelasan mengapa pegawai honorer yang telah lama mengabdi tidak diluluskan dalam seleksi PPPK. 

"Kami juga sudah mengabdi belasan tahun. Sebelumnya kami diberitahu bahwa semua honorer akan diangkat, tapi kenyataannya kami tidak diluluskan di Dinas Perkimtan," ungkapnya.

Bahkan dirinya juga meminta pihak DPRD membantu agar pegawai honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk menjadi prioritas diangkat PPPK. 

"Kami datang kesini untuk meminta kejelasan. Kami kecewa karena di dinas kami, PHL diperbolehkan ikut, sementara dinas lain tidak. Kami minta tolong kepada Ketua DPRD Palembang, Ali Subri, agar kami diprioritaskan untuk diluluskan PPPK," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Palembang, Masagus Syaiful Padli mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Padahal sebelumnya pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemerintah Kota Palembang untuk membuka kuota khusus terhadap honorer yang sudah cukup lama mengabdi.

"Tentunya kita prihatin dengan kejadian ini, sebenarnya hal ini sudah kita usulkan dengan pemerintah. Tapi faktanya yang terjadi, formasi yang dibuka mereka ini disamakan dengan peserta yang fresh graduate atau yang baru beberapa tahun jadi honorer," ujar Syaiful dikonfirmasi.

Dia menilai hal itu dianggap tidak adil karena kemapuan mereka tidak sama dengan peserta yang fresh graduate. "Pasti kemampuan mereka ini tidak sama, inilah yang kita minta kedepan pemerintah mempertimbangkan kuota khusus," jelasnya.

Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pihaknya berharap dan terus mendorong kepada Pemerintah Kota Palembang untuk membuka kuota khusus terhadap honorer yang telah lama mengabdi.

"Kedepan kita minta pemerintah memperhatikan lagi untuk membuka jalur khusus atau lebih memprioritaskan honorer yang sudah puluhan tahun untuk segera diangkat ASN," jelasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Palembang, Ali Subri, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Palembang untuk mendapatkan penjelasan terkait regulasi yang berlaku bagi pegawai honorer yang mengikuti seleksi PPPK. 

"Kita akan minta kejelasan ke BKD Palembang mengenai regulasi yang berlaku. Secepatnya, kami akan sampaikan hasilnya," ujarnya.