Kabar yang menyebut Komisi VII meminta CSR kepada mitranya saat rapat kerja bersama Dirut Inalum, Dirut PTBA, Dirut PT Timah beberapa waktu lalu, dibantah Pimpinan Komisi VI, Eddy Soeparno.
- Pilpres Satu Putaran Hemat Rp27 Triliun
- Pagar Pembatas JIS Roboh, Legislator Kebon Sirih Soroti Kekuatan Kontruksi
- Deklarasi PDIP Bisa Wujudkan Skema Lama Duet Ganjar-Erick
Baca Juga
Ditambah Eddy mengklarifikasi kabar tersebut bahwa Komisi VII tidak pernah meminta CSR kepada petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Bukan minta, ini sekaligus saya mau klarifikasi," kata Eddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/7/2020).
Dia menjelaskan, anggota Komisi VII memang sering diundang oleh sejumlah perusahaan BUMN untuk menghadiri acara pemberian CSR di daerah-daerah.
"Jadi kita diundang, dan disuruh serahkan CSR-nya, padahal kita enggak tahu itu CSR-nya untuk siapa. Kita enggak kenal, jadi kita datang untuk menghadiri seremonialnya saja. Sehingga kita mengatakan, 'lho kalau itu di dapil saya tolonglah kita dilibatkan untuk penyerahannya karena biar tepat sasaran'," jelas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Wakil Ketua Komisi VII ini menambahkan, anggota dewan tentu lebih mengerti masalah di wilayahnya masing-masing. Sehingga pemberian bantuan dari perusahaan BUMN bisa tepat sasaran, bukan hanya sekadar datang mengikuti seremonial penyerahan saja.
"Kita tahu konstituennya siapa, kita tahu masyarakat yang membutuhkan siapa. Jadi, kita jangan datang ke sana, ibaratnya, dihadirkan sebagai model dan datang untuk menyerahkan sekadar untuk seremonial saja," tuturnya.
Eddy juga membantah Komisi VII meminta CSR kepada sejumlah dirut pelat merah untuk diberikan kepada anggota dewan.
"Nah, di situlah kita bilang tolong libatkan kita, kalau penyerahan CSR di dapil kita masing-masing. Jadi enggak pernah ada 'eh kita minta CSR ya', enggak. Itu, saya minta diklarifikasi untuk hal itu. Jadi, maksud saya jangan juga terjadi pemutarbalikkan fakta, distorsi informasi, seakan-akan kita itu menuntut CSR. Enggak seperti itu," tegasnya menyudahi. [ida]
- Tak Cukup Syarat, KPUD Muara Enim Kembalikan Berkas Calon Independen
- Bawaslu Geram, ASN Makin Vulgar Langgar Netralitas Pemilu
- Mengenal Sosok Cik Ujang, Bupati Lahat dan Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel