Bamsoet Sarankan Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: TNI-Polri Jangan Mau Diperalat!

 Waketum Demokrat Benny K Harman/Net
Waketum Demokrat Benny K Harman/Net

Saran dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) agar Pemilu 2024 ditunda ditanggapi serius Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman.


Menurut Benny, usulan Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut tidak berdasar.

Sebab, pemilu 2024 ditunda maka jadwal sudah disahkan Pemerintah dan DPR dianulir dan terjadi delegitimasi pada tataran eksekutif dan legislatif karena masa jabatannya sudah habis.

“Jika Pemilu ditunda, DPR, DPD dan Presiden/Wapres tidak punya legitimasi lagi,” kata Benny dalam cuitan akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID, dikutip Kamis (8/12).

Atas dasar itu, Benny berharap TNI-Polri tidak mudah untuk dirayu agar Pemilu 2024 ditunda. Pasalnya, upaya penundaan Pemilu 2024 hanyalah berorientasi pada memuaskan hasrat pihak-pihak tertentu yang masih ingin berkuasa.

“Tidak ada dasar dan alasan menunda pemilu selain untuk tetap berkuasa. TNI/POLRI jangan mau diperalat untuk mengamankan presiden yang tidak punya legitimasi rakyat (karena masa jabatannya berakhir di 2024),” tegas Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat ini.

Lebih jauh daripada itu, Benny menyebut, apabila pihak-pihak tertentu masih kekeuh agar Pemilu 2024 ditunda maka itu merupakan upaya kudeta konstitusi.

“Kudeta konstitusi sangat danger (bahaya),” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta pelaksanaan Pemilu serentak di 2024 harus benar-benar diperhitungkan. Menurutnya, menjelang Pemilu 2024 kerap memunculkan kondisi politik nasional yang panas.

Apalagi, kata dia, proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai. Bahkan belakangan ini bencana alam terjadi di mana-mana.

“Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya,” kata Bamsoet dalam acara rilis hasil survei Poltracking, Kamis (8/12).