Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa subsidi LPG 3 kilogram (kg) berpotensi menyebabkan kerugian hingga Rp26 triliun akibat distribusi yang tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan Bahlil dalam sebuah program televisi di TV One, seperti dikutip oleh RMOL, Sabtu, 8 Februari 2025.
- Pungli Parkir Pasar 16 Ilir hilangkan PAD Palembang 15 Persen
- Pemerintah Kejar Target Rasio Elektrifikasi 100 Persen
- 8.835 WBP di Sumsel Mendapatkan Pembinaan Keperibadian dan Kemandirian
Baca Juga
Menurut Bahlil, laporan dari aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan bahwa program subsidi LPG melon memiliki kerentanan terhadap potensi kerugian besar. Ia menegaskan perlunya penataan ulang distribusi dan penetapan harga untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
“Perintah Presiden Prabowo kepada seluruh anggota kabinet adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara harus sampai ke masyarakat dan digunakan secara tepat sasaran. Apalagi, LPG ini menyangkut kebutuhan hidup banyak orang,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah untuk setiap tabung LPG melon mencapai Rp36.000. Hal ini membuat harga LPG melon per tabung dari Pertamina ke agen ditetapkan sebesar Rp12.750, sementara harga dari agen ke pangkalan maksimal Rp15.000. Namun, distribusi dari pangkalan ke pengecer menjadi titik rawan penyimpangan karena belum memiliki sistem pemantauan yang jelas.
“Dari pangkalan ke pengecer ini tidak ada sistem yang bisa memantau. Seharusnya masyarakat membeli LPG dengan harga maksimal Rp18.000 hingga Rp19.000 per tabung. Namun, di lapangan, ada yang membeli hingga Rp25.000 atau Rp30.000 per tabung,” ungkap Bahlil.
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini sudah memiliki sistem untuk memantau distribusi dari agen ke pangkalan melalui aplikasi. Namun, masih terdapat tiga titik rawan yang memungkinkan adanya penyimpangan, salah satunya adalah penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau. Akibatnya, subsidi yang disalurkan pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran.
“Jika kita asumsikan kerugian total mencapai 25 hingga 30 persen dari anggaran subsidi sebesar Rp87 triliun, maka nilai kerugian bisa mencapai Rp25 hingga Rp26 triliun. Ini menjadi perhatian utama dalam rangka mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan setiap pengeluaran pemerintah tepat sasaran,” kata Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan agar program subsidi LPG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
- Presiden Prabowo Perintahkan Bahlil Aktifkan Pengecer LPG 3 Kg
- Kebijakan Bahlil soal Energi Cederai Komitmen Prabowo
- Berantas Tipu-tipu Izin Tambang, Menteri Bahlil Bakal Bentuk Ditjen Gakkum
