Bahas RPJPD Sumsel Tahun 2025-2045,DPRD Sumsel Akan Angkat Kearifan Lokal

Mgs Syaiful Padli (ist/rmolsumsel.id)
Mgs Syaiful Padli (ist/rmolsumsel.id)

DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) kini tengah membahas Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumsel tahun 2025-2045.


Ketua Pansus RPJPD Sumsel tahun 2025-2045, Mgs Syaiful Padli mengatakan, kalau pihaknya melalui RPJPD ini memotret pembangunan Sumsel untuk 20 tahun kedepan .

“Saya sebagai ketua pansus sudah membuat rencana dengan kawan-kawan  dan implementasinya, kita sudah melakukan studi banding ke Bappeda Jawa Barat, dimana mereka mempunyai program  20 tahun kedepan  seperti apa,” katanya, Senin (20/5).

Pihaknya juga sudah melakukan kunjungan ke Bappenas RI menanyakan tentang RPJPN turunan dari pusat .

“Besok kita ke Bappeda DKI Jakarta, “ kata politisi PKS ini.

Menurutnya Sumsel membutuhkan RPJPD tahun 2023-2045, karena ini adalah syarat untuk kepala daerah yang akan mencalonkan diri  membuat visi misinya harus berkiblat  RPJPD yang dibuat ini.

“ Misalnya RPJPD Sumsel mapan tahun 2045 , maju , terdepan dan  berkelanjutan , itu target yang harus dicapai  tahun 2045. Kemiskinan di Sumsel  di angka 11, 78 persen, tahun 2045  tingkat kemiskinan kita  harus 0,2 persen,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini.

Menurut politisi PKS ini, RPJPD ini  sangat strategis  sehingga Sumsel harus juga membawa isu daerah dalam RPJPD ini.

“ Jangan RPJPD ini cuma perpanjang tangan RPJPN meneruskan program pusat, kita punya daerah, ini yang kami sampaikan ke Bappenas dan Kemendagri, daerah itu punya kearifan  lokal, misalnya Sumsel ini punya kitab simbur cahaya , nah ini harus masuk dalam kebudayaan tahun 2025-2045 kedepan, seperti apa ,”ujarnya.

Contoh lain menurutnya kaitan dengan pembangunan-pembangunan strategis di Sumsel .

“ Kami melihat misalnya kemarin  Pelabuhan Tanjung Api-Api itu dicoret dari program strategis nasional (PSN) , kita mengusulkan ini  harus dimasukkan lagi dalam  PSN, karena ketika pelabuhan di buka tingkat perekonomian di Sumsel ini akan terangkat, jadi orang tidak perlu lagi ke pelabuhan tarahan kita punya di Sumsel sehingga UMKM akan hidup,” katanya.

Selain soal exit tol yang dibuat pemerintah ini rata-rata tidak melihat fungsi daerah contoh di kabupaten OKI , exit tol OKI muncul di luar OKI.

“ Kami datangi Bappeda OKI mereka minta disampaikan, pak kalau bisa tol ini ada manfaat bagi kabupaten sekitar. Misalnya exit tolnya jangan jauh-jauh dari kabupaten tersebut dari OKI. Sehingga masyarakat sekitar juga bermanfaat secara ekonomi, UMKM akan hidup,” kata anggota DPRD Kota Palembang terpilih ini.