Badko HMI Sumbagsel Gelar Talkshow, Timah Menjadi Mineral Strategis, Serius Nih?

ilustrasi/net
ilustrasi/net

Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar talk show dengan tema ‘Timah Manjadi Mineral Strategis, Serius Nih?, di Cafe Millineal Pangkalpinang, Jumat (29/7) malam ini.


Sebelumnya pada Selasa (21/7) lalu, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Dirut PT Timah menyampaikan secara lugas gagasan untuk menguatkan status SDA timah sebagai  mineral strategis. Lalu, ntah sebuah kebetulan atau tidak, pada kesempatan seminar di Pangkapinang pada tanggal 22 Juli 2022 lalu,  PJ Gubernur propinsi Bangka Belitung juga menyinggung mengenai timah sebagai mineral kritis. 

Tentu hal ini sinyal kebijakan yang sangat menggembirakan mengingat lebih dari 20 tahun perlakuan terhadap potensi timah Indonesia (90% di Provinsi Bangka Belitung) nyaris dinilai minimalis oleh banyak pihak. Tidak saja dari sisi pendapatan ekonomi negara yang tidak optimal, namun malah di sector local seolah terus berderet dampak-dampak multi-sektoral yang dapat disaksikan secara terbuka.

Perubahan status timah sebagai mineral yang bukan strategis, sejak perubahan UU Minerba dijaman Presiden Megawati, terbukti telah menjadi jerumus kebijakan yang patut ditinjau ulang kembali secara serius. Mineral timah bagai “harta karun” yang diperlakukan sebagai barang bebas, tak bertuan, oleh berbagai pihak.

Semenjak gagasan tersebut disampaikan, Ketua Umum BADKO HMI Dede Irawan dalam beberapa waktu telah mencoba berdiskusi intensif dengan beberapa pihak antara lain akademisi, pegiat lingkungan dan ekonom terkait tentang kenyataan ini, khususnya di Provinsi Babel.

"Moment ini sangat penting dalam bentuk menguji keseriusan PT Timah demi terwujudnya strategis pembangunan nasional kemudian menganalisis pendekatan persoalan (hulu ke hilir) serta mengurainya menjadi beberapa rekomendasi pendekatan sikap berupa agenda strategis kedepan, bersama kemitraan yang ada. Tentu saja, sebatas peran gerakan kritis kemahasiswaan secara objektif, artinya jika di lapangan strategi ini teruji bepihak kepada Rakyat maka tetunya akan kita dukung," katanya.

Dalam hal ini juga, Fauzan Azima, Direktur Eksekutif yayasan Bangka Belitung Kreatif, selaku Host pada acara nanti, juga menyatakan kegiatan ini merupakan upaya positif guna membawa misi penanganan persoalan pertimahan nasional kearah yang lebih komprehensif.

"Termasuk optimismenya terhadap dampak perkembangan sector industry kreatif di Babel bila arah komitmen serius para pemangku kebijakan negara terhadap terobosan tata kelola sector pertimahan nasional (Babel) terbukti nyata, yang selama ini telah menyedot banyak energy, berikut berbagai krisis didalamnya," jelasnya. 

Selanjutnya Beberapa point mendasar atas tujuan penyelenggaraan kegiatan Talkshow kali ini, antara lain :

Mendesak, mahasiswa mengawal setiap kebijakan negara

Kegiatan Talkshow ini salah satu bentuk sikap inisiatif dan keperdulian positif kalangan mahasiswa menyikapi persoalan negara, sekaligus bertanggungjawab atas visi misi gerakan mahasiswa agar lebih progressif dan serius terlibat memastikan langkah totalitas pembangunan nasional kedepan kearah keberlangsungan tegaknya kedaulatan Indonesia, berdikari dalam ekonomi, dan berkemandirian dalam budaya (Trisakti). 

Setiap solusi tata kelola kebijakan (pertimahan) nasional harus komprehensif

Bahwa setiap elemen masyarakat dituntut untuk selalu hadir mengawal sikap serius para pemangku kepentingan negara (daerah), serta berempati bersama dengan ikut bertanggungjawab atas kondisi social ekonomi, bahkan arah perubahan budaya politik, yang terus melarut didalam perkembangan kekinian nasional (krisis multi dimensi). Bahkan multi-krisis yang timbul akibat berlangsungnya aktivitas sector pertimahan di Bangka Belitung. 

Faktanya, sederet dampak atas penanganan tata kelola pertimahan di Babel selama ini semakin nyata mendesak membutuhkan pendekatan solusi review kebijakan yang utuh, dari level hulu ke hilir. Bila tidak, kondisi semakin tergerusnya eko sistem lingkungan hidup dipastikan akan semakin tak terkendali. Bahkan, alih-alih ekonomi negara (daerah) berhasil signifikan (dari hasil analisa laporan banyak lembaga resmi), dari sisi kondisi modal pembangunan ekonomi negara justru dari sini akan terus hilang.  

Pemilik utama SDA (Timah) Indonesia adalah Masa Depan Kedaulatan NKRI

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, jelas menyebut “semua kekayaan alam yang berada dibumi dan air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat”. Artinya, negara harus bertanggungjawab atas tatanan pengelolaan sumberdaya timah dengan daya kendali yang sebenar-benarnya dan memastikan hasilnya seoptimal mungkin untuk maslahat negara. Dan hal paling mendasar adalah, parsialisasi kebijakan tata kelola timah justru akan menjerumuskan modal sumberdaya negara ini berujung kepada taraf keterbatasan sendi-sendi social ekonomi didalamnya kedepan. Lalu dampaknya terhadap pesimisme posisi politik kedaulatan NKRI dilevel kompetisi global.     

Timah kembali menjadi mineral strategis, bersama tutup “Kotak Pandora”

Ketika Data Resmi Kemendag RI 2021 menyebutkan Indonesia berhasil meningkatkan ekspor timah sebesar 74.674 ton di tahun tersebut, banyak pihak akhirnya menilai betapa negara sudah sangat mendesak menyadari tanggungjawab kebijakannya. Dengan kemampuan sebatas produksi 26.500 ton, sebagai BUMN saja, PT.Timah hanya bisa menyuplai tak lebih dari 34% dari data total ekspor tersebut. Jelas jauh dari hasil timah swasta yang justru banyak menambang di wilayah IUP PT.Timah. Dari sinipun, tak terhindarkan banyak pihak mensinyalir adanya aktivitas illegal menyertai upaya optimalisasi dari sector ini.  

Gagasan Dirut PT Timah di RDP Komisi VII DPR RI waktu itu bisa jadi bernilai naif, mengingat kompleksitas yang terlanjur menganga akibat aktivitas pertambangan timah yang telah jauh melibatkan “zona nyaman” bagi banyak pihak. Namun, apresiasi patut dikedepankan dari setiap langkah pemangku kepentingan negara (political will). Dan pastinya, menuntut semua pihak, khususnya semua elemen di Babel, untuk mengawal upaya terobosan ini bersama-sama guna menutup “Kotak Pandora” yang seolah telah mengutuk wajah pembangunan dari sektor timah ini, khususnya ketika membaca tingkat progressivitas pembangunan di Babel, semenjak propinsi ini berdiri.   

Lonceng komitmen seluruh elemen masyarakat

Pastinya agenda kali ini hanya langkah awal. Dimaksudkan untuk membuka kran kebuntuan dari hulu perkara pertimahan yang selama ini terus memasung energy positif negeri, utamanya di Babel, yang lebih cendrung berkubang mengurai benang kusut di sector hilir persoalan. Dan selanjutnya mengajak semua elemen masyarakat Babel urun peran secara maksimal. (rill).