Apel Siaga Karhutlah, Wabup PALI Minta Semua Sektor Harus Tanggap

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan instansi lainnya menggelar apel gelar pasukan antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Bumi Serepat Serasan. (Eko Jurianto/RmolSumsel.id)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan instansi lainnya menggelar apel gelar pasukan antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Bumi Serepat Serasan. (Eko Jurianto/RmolSumsel.id)

Memasuki musim kemarau yang terjadi sepanjang tahunnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan instansi lainnya menggelar apel gelar pasukan antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Bumi Serepat Serasan.


Kegiatan yang digelar di lapangan terbang eks Stanvac pada Selasa (6/6), Drs H Soemarjono yang bertindak sebagai inspektur, menyentil perusahaan-perusahaan perkebunan yang minim hadir saat digelarnya apel kesiapsiagaan Karhutla.

Pasalnya, saat apel tersebut hanya dihadiri dua perusahaan saja yakni dari PT Musi Hutan Persada (MHP) dan PT Surya Agro Langgeng. Sementara, dari PT Pertamina baru datang saat apel sudah dimulai.

"Saya sudah sampaikan ke leading sektor, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perusahaan mana saja yang diundang dan yang hadir di apel siaga karhutlah ini," kata Soemarjono usai apel.

Nantinya, ditegaskan Soemarjono, yang tidak hadir akan diundang secara tersendiri untuk mengingatkan betapa pentingnya berkolaborasi dan saling ketergantungan dalam mengantisipasi dan mengatasi karhutlah ini.

"Bahkan tadi kami juga sudah minta ke pak Kapolres, pak Kajari dan pihak Kodim untuk sama-sama ke lapangan mengecek bagaimana kesiapan perusahaan-perusahaan itu," tegasnya.

Apalagi, ia menjelaskan, jika persyaratan perusahaan tersebut harus mempunyai alat dan personil juga harus ada.

"Toko saja sekarang harus ada alat pemadam seperti Apar, apalagi perusahaan-perusahaan perkebunan yang punya lahan luas," jelasnya.

Menurutnya, terjadinya karhutlah tidak mengenal batasan wilayah. Baik itu hutan lindung, hutan kawasan maupun perkebunan besar maupun perkebunan kecil.

Karenanya, seluruh stakeholder perlu adanya kerjasama dan koordinasi dalam mengantisipasi karhutlah itu. Apalagi, kalau sudah terjadi karhutlah maka harus saling bahu membahu.

"Jangan saling menyalahkan kalau sudah terjadi karhutlah. Jadi untuk mengantisipasinya selaku pemangku kepentingan membutuhkan koordinasi yang lebih intensif," bebernya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, jika Presiden RI sudah dengan tegas menyatakan kalau di perusahaan terjadi karhutlah maka izinnya akan dicabut.

"Presiden sudah tegas akan mencabut izin perusahaan jika lahannya terbakar. Maka perusahaan harus lebih tanggap dalam mengantisipasi karhutlah itu," ungkapnya.

Untuk itu, Politisi Partai Golkar ini menerangkan, apel kesiapsiagaan karhutla bertujuan untuk menyiapkan pasukan dan peralatan apabila terjadi karhutlah.

"Kalau terjadi karhutlah, maka personil dan peralatan sudah siap. Makanya diperlukan apel kesiapsiagaan ini," terangnya.

Sementara, Kepala BPBD PALI, Ahmad Hidayat mengatakan, personil dalam apel kesiapsiagaan karhutla terdiri dari BPBD, Polri, TNI, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Dishub, pihak kecamatan, Tagana, Manggala Agni serta dari perusahaan-perusahaan.

"Jumlah keseluruhan personil mencapai 400 orang. Mereka bersiaga di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten PALI. Jadi kalau terjadi karhutlah akan cepat diantisipasi," katanya.

Apalagi, ia menuturkan, jika sebagian besar masyarakat di Kabupaten PALI merupakan petani baik petani karet maupun sawit yang mempunyai kebiasaan membuka lahan dengan membakar.

"Bencana itu bisa disebabkan oleh alam atau oleh manusia. Tapi, saat kemarau sering terjadi karhutlah itu. Makanya perlu kita antisipasi terlebih dahulu," tukasnya.