APBD Perubahan Sumsel 2021 Disetujui Kemendagri, Pemprov – DPRD Lanjut Bahas APBD 2022

Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati dan Pj Sekda Sumsel SA Supriono berbincang usai rapat evaluasi APBD Perubahan TA 2021 oleh Kemendagri di ruang banggar DPRD Sumsel, Jumat (22/10). (Dudy Oskandar/rmolsumsel.id)
Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati dan Pj Sekda Sumsel SA Supriono berbincang usai rapat evaluasi APBD Perubahan TA 2021 oleh Kemendagri di ruang banggar DPRD Sumsel, Jumat (22/10). (Dudy Oskandar/rmolsumsel.id)

Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD Perubahan Sumsel TA 2021 menyatakan bisa dijalankan dengan tetap mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.   


“Hasil evaluasi dari Kemendagri itu semua dapat dianggarkan. Tidak ada yang menjadi perhatian khusus. Hanya catatan-catatan untuk terus diingatkan, memedomani peraturan perundangan. Itu saja isinya,” kata Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati didampingi Pj Sekda Sumsel, SA Supriono usai rapat evaluasi APBD Perubahan TA 2021 oleh Kemendagri di ruang banggar DPRD Sumsel, Jumat (22/10).

Anita mengatakan, semua pos anggaran yang tercantum di APBD Perubahan TA 2021 tersebut dapat dilaksanakan segera.

“Jadi artinya penyempurnaan untuk anggaran-anggaran itu,” ujarnya.

Sementara untuk pembahasan rencana APBD Induk Sumsel TA 2022, Anita menyampaikan belum dibahas dan belum masuk ke DPRD Sumsel.

“Belum ya,” katanya.

Menurut Anita, dijadwalkan pembahasan rencana APBD Induk Sumsel TA 2022 pada Senin (25/10).

“Hari ini mungkin (draf) itu sudah masuk,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel, Herman Deru dalam Rapat Paripurna XXXVI (36) DPRD Sumsel dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap perubahan KUA dan PPAS dan perubahan APBD tahun anggaran 2021, Selasa (21/9), menjelaskan berdasarkan nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS yang telah ditandatangani, maka Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp11.512.587.341.871,50 mengalami kenaikan sebesar Rp681.081.328.178,51 atau 6,29 persen jika dibandingkan sebelum perubahan APBD sebesar Rp10.831.506.013.693,00.

Adapun untuk pendapatan daerah dalam rancangan Perubahan APBD Sumsel tahun 2021 sebesar Rp10.800.944.019.387,00 mengalami peningkatan sebesar Rp595.922.597.737,97 atau 5,84 persen jika dibandingkan dengan pendapatan daerah sebelum perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp10.205.021.421.649,00.

Untuk Belanja Daerah sebesar Rp11.410.177.341.871,50 mengalami peningkatan sebesar Rp681.081.328.178,51 atau 6,35 persen jika dibandingkan dengan belanja daerah sebelum perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp10.729.096.013.693,00.

Selanjutnya, untuk Pembiayaan Daerah, terbagi dua yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp711.643.322.484,53 mengalami peningkatan sebesar Rp85.158.730.440,53 atau 13,59 persen jika dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan sebelum perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp626.484.592.044,00. Sementara untuk Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan sebesar Rp102.410.000.000,00.

“Perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2021 adalah upaya Pemprov Sumsel dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai pedoman dan dasar acuan dalam menentukan arah, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perubahan KUA serta dokumen perubahan PPAS tahun anggaran 2021,” tukasnya.