Antisipasi Karhutla, Pemkab OKI Tingkatkan Kesiapsiagaan Menjelang Musim Kemarau

Kebakaran lahan gambut di Kabupaten OKI/
Kebakaran lahan gambut di Kabupaten OKI/

Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Ir Asmar Wijaya, menginstruksikan Pemkab OKI dan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk siaga sejak dini. 


Hal ini disampaikan saat memberikan arahan pada Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Darurat Penanggulangan Karhutla di GOR Biduk Kajang Kayuagung, Jumat (12/7).

Asmar menekankan pentingnya kesiapsiagaan dini mengingat wilayah OKI memiliki potensi karhutla yang tinggi, terutama menjelang musim kemarau. 

"Tingkat kerawanan karhutla di OKI masih tertinggi, hal itu harus menjadi perhatian khusus dan patut kita waspadai karena kita tidak tahu pasti seberapa tinggi keparahannya di tahun 2024 ini," ujar Asmar.

Berdasarkan indeks risiko bencana karhutla, tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Asmar meminta semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencegah kerawanan karhutla. 

"Hal ini memberikan dampak lebih optimal dalam pencegahan karhutla di OKI di masa sekarang dan kedepannya," imbuhnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKI, Listiadi Martin, melaporkan bahwa pada tahun 2023, pihaknya mencatat 683 ribu hektar wilayah di OKI berpotensi terjadinya karhutla. 

BPBD OKI mendeteksi lebih dari 1500 titik panas (hotspot) dan ratusan titik api (firespot). Hambatan dalam penanggulangan karhutla seperti bentang alam, ketersediaan air, dan akses menuju titik api menjadi tantangan utama.

"Bentang alam yang luas dan lahan yang mudah terbakar di OKI serta ketersediaan air yang terbatas, terutama saat kemarau panjang, menjadi faktor penghambat utama," kata Lestiadi. 

Selain itu, akses jalan yang sulit menuju hotspot dan firespot juga memperparah situasi. "Mobil damkar susah masuk ke spot-spot yang dituju," ungkapnya.

Untuk tahun 2024, BPBD OKI telah menyiapkan strategi penanggulangan dan pencegahan karhutla, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan di OKI. Satgas Karhutla berkoordinasi dengan Polri, TNI, dan Kejari untuk menindak tegas perusahaan yang menyebabkan karhutla.

BPBD OKI juga merekomendasikan beberapa wilayah untuk segera diperbaiki atau dipulihkan fungsinya kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

"Ada beberapa tempat yang kami rekomendasikan untuk segera diperbaiki atau memulihkan fungsi alam ke pihak KLHK yang memiliki wewenang akan hal ini," jelas Lestiadi.