Ancam Kesejahteraan, Ratusan Buruh di Palembang Minta Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja

Ratusan buruh memadati simpang lima DPRD Sumsel untuk melakukan aksi dan perayaan May Day. Ratusan buruh ini dalam orasinya meminta agar pemerintah mencabut UU cipta Kerja lantaran mengancam kesejahteraan buruh, Senin (1/5). (Fauzi/RmolSumsel.id)
Ratusan buruh memadati simpang lima DPRD Sumsel untuk melakukan aksi dan perayaan May Day. Ratusan buruh ini dalam orasinya meminta agar pemerintah mencabut UU cipta Kerja lantaran mengancam kesejahteraan buruh, Senin (1/5). (Fauzi/RmolSumsel.id)

Ratusan buruh di Sumsel yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) merayakan Hari buruh Internasional atau May Day dengan demo di depan kantor DPRD Provinsi Sumsel di Jalan Pom IX, Kecamatan Ilir Barat I Palembang Senin (1/5/2023).


Para buruh ini mulai longmarch dari Benteng Kuto Besak (BKB) menuju kantor DPRD Sumsel dengan mengendarai sepeda motor dengan kawalan aparat kepolisian.

Sesampainya di lampu merah simpang lima DPRD Provinsi Sumsel sebelum mengarah ke kantor DPRD Sumsel mereka berjalan kaki ke kantor DPRD Sumsel.

Hermawan koordinator buruh dalam orasinya menegaskan mengapa setiap hari buruh tidak dilakukan dengan perayaan dengan hura hura kalau dirayakan dengan hura hura sama saja membuat aib bagi Serikat buruh itu sendiri.

"Diberlakukannya 8 jam, jam kerja yang dinikmati para buruh hari ini tidak terlepas dari perjuangan kaum buruh yang sebelumnya dengan susah payah bercucuran air mata bahkan darah bertumpahan dalam memperjuangkan nasib buruh,"katanya.

Dikatakan Hermawan, saat ini UU Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah diberlakukan dengan tegas buruh meminta pemerintah dan DPR segera mencabut UU Cipta kerja yang sudah diberlakukan.

"Karena UU Cipta Kerja ini bukan mensejahterakan buruh malah menyengsarakan buruh. Karena dengan adanya uu cipta kerja baru maka uu buruh yang lama masih tetap berlaku,"ungkapnya.

Selain dihadapkan dengan UU Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada buruh, pemerintah melalui menteri tenaga kerja kerja mengeluarkan Permenaker nomor 5 tahun 2023 salah satu isinya membolehkan pengusaha melakukan pemotongan upah sebesar 25 persen.

"Jadi percuma ada dewan pengupahan bubarkan saja dewan pengupahan yang ada karena mereka tidak bisa memperjuangkan nasib buruh. Kesejahteraan itu tidak turun dari langit tetapi diperjuangkan maka dengan tegas kami memperjuangkan kesejahteraan buruh yang belum sepenuhnya sejahtera,"tegasnya.