Peringatan Hari Buruh Internasional di Palembang berjalan aman dan tertib, di tengah unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Sumsel, Senin (1/5).
- Polres Muara Enim Gelar Simulasi Pengamanan dan Penanganan Unjuk Rasa Menyambut Pemilu 2024
- Tuntut Pembatalan Reformasi Pensiun, Ratusan Ribu Orang di Prancis Unjuk Rasa
- Gelar Unjuk Rasa, Ratusan Warga Muara Enim Desak Gubernur Sumsel Lantik Wakil Bupati
Baca Juga
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo dan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli melakukan pemotongan tumpeng bersama dengan perwakilan dari massa serikat buruh.
Terlihat kurang lebih ada lima tumpeng yang telah disiapkan untuk dipotong bersama dengan anggota serikat buruh.
"Kami akan selalu mendengarkan apa yang disampaikan para buruh. Sumsel merupakan salah satu UMR terbesar diantara 10 Provinsi lainya, yakni peringkat ke 6," kata Gubernur Sumsel Herman Deru.
Lebih lanjut, dia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel akan selalu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk kesejahteraan buruh di Sumsel. "Selalu diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel untuk kesejahteraan buruh," katanya.
Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo Sik berharap kepada personel yang mengamankan unjuk rasa dengan melayani pengujuk rasa secara humanis dan sopan santun.
"Semoga unras serikat buruh ini dapat berjalan dengan tertib dan aman," katanya.
Gubernur Sumsel Herman Deru yang datang untuk menemui para demonstran ini menggunakan jasa ojek mengatakan bahwa pada saat ini Sumsel untuk UMR nya sendiri sudah masuk di 10 besar.
"Sumsel UMR nya masuk di 10 besar di indonesia yakni di rangking 6. Namun karena kontraksi ekonomi dari adanya covid 19 kita tentu akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada," katanya.
Sebelumnya, massa berkumpul di Plaza Benteng Kuto Besak (BKB). Sebelum massa pengunjuk rasa mulai tiba di Plaza BKB sekitar pukul 12:00 WIB, sebagian besar datang menggunakan sepeda motor. Namun ada pula yang datang dengan dua bus.
Terlihat pula anggota Polrestabes Palembang yang siap mengawal buruh pengunjuk rasa sampai di titik lokasi aksi unjuk rasa. Hermawan Ketua Exco Partai Buruh Kota Palembang mengatakan, buruh melakukan konvoi menuju DPRD Provinsi Sumsel.
"Massa konvoi ke Simpang Lima DPRD Sumsel kemudian jalan kaki ke Kantor DPRD Provinsi Sumsel, " kata Hermawan.
Pada aksi unjuk rasa kali ini pihaknya tetap menuntut pencabutan UU Cipta kerja. "Tuntutan kami yang paling prinsip adalah meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan masih ada tuntutan lainnya yang akan kami suarakan," katanya.
Hermawan juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah provinsi Sumatera Selatan terhadap kaum buruh.
“Buruh di Sumsel tidak berada dalam standar kelayakan upah untuk sejahtera," kata Hermawan.
Ketidakberpihakkan gubernur Sumsel terhadap nasib buruh yang Hernawan rasakan ketika adanya Gubernur meneken revisi dan saat itu tidak menaikkan upah.
"Memang direvisi pak gubernur dengan menaikan upah pada 3 tahun terakhir lalu 2 tahun, kemudian kami melihat tidak ada yang naik barulah tahun 2022 ada kenaikan 8,25 persen," katanya.
Hermawan berharap kepada Pemerintah daerah untuk ada dikresi baik melakukan pergub maupun perda yang bisa mensubsidi buruh di Sumsel. Karena Sumsel daerah terkaya.
"Intinya, kami berharap kepada Gubernur untuk melakukan kebijakan kinerjanya agar lebih ditingkatkan lagi," katanya. 
- Kapolri Mutasi 1.255 Personel, Sepuluh Kapolda Berganti
- Kapolda Sumsel dan Pj Bupati Banyuasin Bagikan Solar Cell untuk Nelayan, Minimalisir Kecelakaan di Laut
- Kapolda Sumsel Akan Sikat Oknum yang Cawe-cawe Dalam Rekrutmen Anggota Polisi
