RMOL. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menemui ribuan massa driver ojek online (ojol) yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Ia berterima kasih kepada para driver ojol, yang telah membantu perekonomian Indonesia.
Ribuan driver ojol ini mengaku, mereka marah setelah membaca pernyataan Wakil Ketua Komisi V Nurhayati Manoarfa yang diberitakan di media.
- Kasus Rafael Alun Pintu Masuk Usut Tuntas Transaksi Janggal Rp349 Triliun
- Hadiri Acara di GBK, Relawan Bentangkan Spanduk Jokowi 3 Periode
- Buntut Aniaya Pacar, KPU Banyuasin Non Aktifkan Anggota PPK Talang Kelapa
Baca Juga
Nurhayati, istri menteri Suharno Monoarfa, dalam salah satu pernyataannya menyebut mayoritas fraksi di DPR tidak setuju kendaraan roda dua dijadikan angkutan umum.
Hal ini bertolak belakang dengan keinginan pengemudi ojol, yang ingin diakui di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang akan direvisi.
Nah, Rachmat Gobel berjanji akan segera memanggil Nurhayati terkait hal itu.
"Ada statemen yang membuat binggung (driverl ojol). Saya akan panggil anggota DPR yang buat keresahan. Saya akan bicara dengan dia (Nurhayati Monoarfa. red)," ucapnya seperti diberitakan JPNN.com.
Di hadapan para demonstran, mantan Menteri Perdagangan RI itu menyampaikan terima kasih kepada para pengemudi ojek online. Sebab mereka semua talah ikut berkontribusi bagi perekonomian nasional.
"Saya menyampaikan terima kasih karena kawan-kawan ikut menmbantu perekonomian nasional. Karena bapak-ibu dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kami tahu kerja keras kalian, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua," ucapnya.
Gobel juga meyakinkan para demonstran bahwa pemerintah tidak akan membuat rakyatnya susah.
Oleh karena itu, dia setuju dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD Sufmi Dasco Ahmad bahwa DPR akan bentuk tim kecil, untuk menampung aspirasi para driver ojol, sebagai masukan revisi UU LLAJ. [ida]
- Cak Imin Penentu Cawapres Prabowo, Koalisi PDIP-PKB Sulit Diwujudkan
- KPU Pastikan Rp76,6 Triliun Anggaran Pemilu 2024 Ditanggung APBN
- Agresifitas Rusia ke Ukraina Bukan Tanggung Jawab Jokowi
