Terindikasi Covid, Paslon No 1 Batal Hadiri Debat Pilkada Mura

Pasangan calon (Paslon) nomor 1, Hj Ratna Machmud dan Hj. Suwarti terpaksa batal mengikuti tahapan Pilkada Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sabtu (31/10/2020) setelah keduanya diduga kuat terindikasi Covid 19.


Ratna Mahmud dinyatakan terindikasi dari pihak rumah sakit pada 24 Oktober dan rencananya debat publik tersebut akan dihadiri calon wakilnya Hj. Suwarti.

Sayangnya Hj Suwarti juga berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter dari RS Siloam juga dinyatakan terindikasi Covid 19 dan saat ini menjalani isolasi.

Atas ketidakhadirannya ini sendiri tim kampanye Hj Ratna Machmud-Hj Suwarti yang diketuai H Achmad Murtin SH MSi dan Sekretarisnya Ismun Yahya telah memberitahukan ke Bawaslu Musi Rawas, Polres Musi Rawas dan Kesbangpol terkait ketidakhadiran pasangan ini.

Dalam surat yang dibuat pada tanggal 29 Oktober 2020 itu dijelaskan bahwa sehubungan kegiatan kampanye debat publik calon bupati dan wakil bupati yang diadakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas yang disiarkan langsung di Studio TVRI Palembang tanggal 31 Oktober 2020, dengan ini kami sampaikan:

Pertama, pemberitahuan bahwa calon wakil bupati nomor urut 01 Hj Suwarti tidak dapat menghadiri dan mengikuti kegiatan debat dikarenakan kondisi kesehatan.

Kedua, berdasarkan surat keterangan dokter nomor : HJ.02.01/Menkes/234/2020 bahwa pasien atas nama Hj Suwarti agar tidak melakukan aktivitas apapun karena yang dalam perawatan intensif oleh dokter di Rumah Sakit Siloam Palembang.

Prediksi bahwa Pilkada 2020 atau dimasa Covid 19 ini diperkirakan akan banyak masalah bahkan menimbulkan klaster baru sudah diingatkan para tokoh Sumsel. Sehingga mereka meminta sebaiknya ditunda hingga tahun 2021 mendatang.

Selain tidak menarik, keikutsertaan masyarakat juga dinilai rendah yakni di bawah 60 persen. Bahkan disinyalir akan menimbulkan masalah baru di tujuh daerah pelaksana Pilkada Sumsel. Selain itu sudah ada himbauan dari Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), ICMI, Komnas HAM serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk meminta Pilkada ditunda.

Atas dasar itu beberapa kalangan seperti Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumsel, dr Rizal Sanif, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumsel Ramlan Holdan, Sekretaris DPD Partai Golkar, Herpanto, pengamat politik dan sosial Bagindo Togar bersepakat untuk meminta pemerintah dan penyelenggara Pilkada menunda hingga 2021.

"Alasannya jelas, target keikutsertaan tidak logis karena di bawah 60 persen. Selain itu Pilkada ini tidak mendidik karena sudah tahu kita dalam Pandemi tapi masih dipaksakan. Selain itu calon-calonnya juga tidak menarik di Sumsel ini karena main borong partai, tidak ada persaingan secara sehat di situ," terang Bagindo Togar saat diskusi publik dengan tema Efektivitas Pilkada di Tengah Pandemi yang dilaksanakan PelitaSumsel, beberapa waktu lalu.

Togar menilai, Pilkada khususnya di Sumsel lebih baik ditunda paling lambat pada Maret 2021. Pertama, ada fairplay antara penantang dan incumbent karena rentangnya cukup panjang karena ada kesempatan untuk penantang lebih banyak bersosialisasi lagi. Kedua, pelaksanaannya relatif lebih aman karena mungkin pandemi bisa berlalu sehingga baik Paslon, penyelenggara pemilu seperti KPU, Parpol, Bawaslu jadi aman. Ketiga, rakyat yang mencoblos juga aman dari Covid dan tidak menimbulkan baru setelah Pilkada.

Meski demikian, ketidakhadiran pasangan Hj Ratna Mahmud-Hj Suwarti tidak bisa membatalkan pencalonan mereka karena hal ini terjadi setelah penetapan calon.

"Meski pasangan ini tidak hadir, KPU bisa mengundang mereka lewat aplikasi zoom atau apalah teknisnya. Sehingga kesempatan mereka untuk memaparkan visi dan misi tetap ada. Selain itu kalau hanya dua calon saja yang nggak seru," tembahnya.

IDI Sumsel juga sepakat agar Pilkada ditunda sampai Pandemi benar-benar selesai. Bagi IDI Sumsel, bahaya tidaknya pandemi ini bukan dilihat dari jumlah penderitanya saja tapi berdasarkan jumlah kematian. 

"Dari beberapa daerah yang melakukan Pilkada, ada yang jumlah kematiannya cukup tinggi yakni di OKU Selatan mencapai 26 persen. Makanya bagi kami, setuju kalau Pilkada ini ditunda karena terkait penyebaran Covid 19," ujar Ketua IDI Sumsel, Rizal Sanif.

Untuk itu Rizal meminta agar pelaksanaan Pilkada nanti benar benar memperhatikan protokol kesehatan agar nantinya tidak menimbulkan masalah baru.

Dari kalangan partai sendiri ternyata tidak semua kader sepakat dengan 9 Desember, banyak juga diantara mereka yang meminta agar Pilkada ini ditunda.

"Salah satu yang meminta ditunda itu adalah saya sendiri, malah waktu itu pandemi belum sebesar ini. Saya meminta ditunda karena akan jadi masalah baru karena ada Covid ini. Ternyata prediksi saya benar, kalau saya minta ditunda hingga pertengahan 2021 lah. Tapi itu semua kan kembali ke partai," ungkap Sekretaris DPD Golkar Sumsel, Herpanto.

Untuk saat ini, selagi belum ada penundaan, Partai Golkar Sumsel sudah mendapat instruksi untuk membuat barisan Satgas Covid hingga tingkat desa untuk memberi sosialisasi.

Sikap tegas menunda Pilkada 9 Desember disampaikan Ketua DPW PKB, Ramlan Holdan yang yakin kalau Pilkada 2020 ini lebih banyak membawa mudharatnya.

"Bayangkan sampai hari ini ada penambahan 4.440 yang positif dan yang meninggal setiap hari mencapai 100 orang. Ini belum Pilkada. Bisa dibayangkan, bagaimana kalau ada Pilkada. Ini akan menambah klaster baru. Ada ratusan, ribuan rakyat yang meninggal nanti akibat Pandemi nanti. Makanya kami minta agar Pilkada dimundurkan," terang Ramlan Holdan.

Meski PKB tetap mengikuti ajang Pilkada lanjut Ramlan karena hal itu telah diputuskan bersama melalui Undang Undang dan PKB akan patuh. Di sisi lain PKB yang merujuk ke NU juga bersepakat untuk meminta Pilkada ditunda, sesuai dengan rekomendasi NU.

Sementara Deputy Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, apapun yang berkaitan dengan masalah Covid harus ada keterbukaan dari pelaksana penyelenggara Pilkada karena hal ini dampaknya terkait orang banyak. Sehingga tidak perlu ada yang dirahasiakan.

"Kalau dari sisi kode etik kedokteran wajib menjaga kerahasiaan pasien tapi dari sisi surat keterangan, itu bukan bersifat rahasia.
 
Karena catatan bagian bawah surat keterangan ada kalimat demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Dari sisi hukum kalimat tersebut tidak ada kandungan bahasa rahasia jadi surat keterangan ini tidak bersifat rahasia," tegas Feri.