Pemkot Palembang Tak Bisa Langsung Merevitalisasi BKB

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana melakukan penataan ulang atau revitalisasi Benteng Kuto Besak (BKB) untuk menjadi destinasi wisata baru Kota Tua. Pengerjaan akan dilakukan akhir Oktober ini. Namun demikian, Kepala Balai Arkeologi (Balar) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Budi Wiyana mengingatkan, kewenangan atas BKB ada di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).


“Kalau mau direvitalisasi BKB itu  jangan sepihak-sepihak, seperti dari Pertahanan (Kemenhan) sendiri, dari kota (Pemkot) sendiri, semua itu diajak ngomong, rembuk, biar enggak salah juga. Kecenderungan kita ini kan saling menyalahkan. Sebenarnya, kalau dilakukan revitalisasi tidak menjadi masalah, baik oleh TNI maupun Pemerintah Kota,” katanya, Sabtu (24/10/2020).


Karena menurutnya dari awal semua pihak harus diajak bicara, untuk melakukan revitalisasi BKB ini. 

"Versi mereka juga ada keterbatasan pemikiran dan SDM, bisa dilibatkan BPCB terkait pelestarian, untuk penelitian Balar Sumsel bisa dilibatkan," imbuhnya pula.

Selain itu pemindahan orang dan aset TNI dalam BKB menurutnya perlu dibicarakan lagi. 

"Saya prinsipnya itu tadi, kalau revitalisasi itu jangan sendiri-sendiri, kalau dilibatkan semua bisa urun rembug, mau dikembalikan sebagai tujuan budaya atau apa, itu bisa saling mengkontribusi tapi jangan sampai berdiri sendiri," katanya, Sabtu (24/10/2020).

Hingga kini menurut Budi, Balar Sumsel belum diajak untuk kerjasama terkait kajian revitalisasi BKB oleh pihak terkait. 

“Sementara belum, minimal kalau ada informasi-informasi kebetulan mbak Retno (peneliti Balar Sumsel) ada , minimal informasi itu ada,” katanya.

BKB menurutnya situs cagar budaya dulu pernah ditetapkan secara nasional, namun sekarang harus ditetapkan lagi oleh tim Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Palembang karena, tempatnya penting dan ada nilai pertahanannya dan dalam pengembangannya juga tidak bisa berdiri sendiri.

Hingga kini BKB menurutnya, belum ada master plan tapi kalau ditetapkan sebagai cagar budaya nasional menurutnya sudah dilakukan tapi, masih dengan regulasi lama. Namun, dengan Undang Undang (UU) yang baru ini harusnya ditetapkan lagi karena dasarnya dengan regulasi terbaru.

“Sebenarnya kewenangan kota (Pemkot) untuk menetapkan lagi, nanti tingkatannya dari kota ke Provinsi (Pemprov) dan bisa menjadi nasional,” pungkasnya.