Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mulai menyampaikan asiparasi dalam aksi demo 20 Oktober 2020, menolak UU Cipta Kerja di areal Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, hari ini (20/10).
- Kritik Dugaan Dinasti, BEM SI Tak Ingin Terjadi Neo Orde Baru di Era Jokowi
- Siang Ini, Massa BEM SI Akan Datangi Istana Presiden
- Polda Metro Jaya Sudah Kantongi Pelaku Pemukulan Ade Armando, Begini Ciri-cirinya
Baca Juga
Massa BEM SI membawa beberapa poster yang isinya menolak UU Cipta Kerja dan mengecam aksi anarkis petugas yang menurutnya terjadi pada aksi unjuk rasa sebelumnya.
Selain itu, massa juga membawa piagam yang ditujukan untuk pemerintah dalam demonstrasi kali ini.
Piagam itu berisikan tentang kegagalan pemerintah mengurus negara sebagai buntut pengesahan UU Ciptaker.
"Piagam kegagalan diberikan kepada pemerintah atas gagalnya mengelola negara. Tertanda rakyat yang menggugat," tulis piagam yang dibawa massa BEM SI di lokasi demonstrasi, Selasa. Selain poster, BEM SI turut menggelar teatrikal dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja hari ini.
Teatrikal itu menggambarkan matinya demokrasi, karena menurut mereka UU Cipta Kerja disahkan tanpa mendengar aspirasi rakyat.
Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian mengkritik ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut aksi mahasiswa pada 8 Oktober 2020 untuk menolak UU Ciptaker, karena termakan hoaks.
Sebab, kata Remy, draf final UU Ciptaker baru diserahkan DPR ke pemerintah belum lama ini.
Namun, Jokowi sudah jauh hari mengklaim gerakan mahasiswa didasari haoks. "Draf final UU Ciptaker baru diserahkan, tetapi kenapa Pak Presiden ketika mahasiwa menggelar aksi pada 8 Oktober kemarin, dibilang elemen masyarakat dan mahasiswa termakan hoaks," tutur dia dalam orasinya dari atas mobil komando. Selain itu, Remy juga mengkritik pemerintah karena terkesan menghalangi mahasiswa menggelar demonstrasi.
Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kata dia, mahasiswa diminta tidak menggelar aksi karena Indonesia masih dalam keadaan pandemi Covid-19.
"Mahasiswa tidak boleh turun ke jalan karena pandemi. Pak, Ibu, saya paham protokol kesehatan. Namun Bapak Ibu, kami memahami betul ada masalah besar yaitu kepentingan oligarki," ujar dia. 
- Massa BPI KNPA Desak Polda Usut Celah Korupsi di Dinas Pendidikan Sumsel
- Tuntut Hak Angket, Massa Geruduk Gedung DPR
- Datangi KPU dan Bawaslu Palembang, Massa Kanbur Dukung Pelaksanaan PSL
