Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya agar memperhatikan komunikasi atau sosialisasi tentang vaksin Covid-19.
- Tak Lagi Gratis, Vaksin Covid-19 Kini Telah Berbayar
- Keterangan Saksi Ahli: Rekomendasi Vaksin pada Kemenkes Tidak Memandang Aspek Halal
- UNICEF Kirim 55.000 Dosis Vaksi Campak dan Rubella ke Libya
Baca Juga
Pria yang akrab disapa Jokowi itu tidak ingin vaksin Covid-19 jadi polemik seperti Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu.
"Vaksin ini, saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/10).
Jokowi sangat mengharapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan vaksin Covid-19 mengevaluasi tentang komunikasi publiknya.
Terutama yang berkaitan dengan kegagalan, harga, kualitas, dan distribusinya. Di samping itu, Jokowi mengingatkan titik kritis dari vaksin ini ialah saat implementasi di lapangan.
Jokowi meminta jajarannya jangan sampai menganggap vaksinasi di lapangan sebagai hal yang mudah.
"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia? Harus dijelaskan betul kepada publik," kata Jokowi. Presiden ingin sosialisasi vaksin Covid-19 ini mendetail dalam hal edukasi ke masyarakat. Termasuk tentang vaksin gratis dan mandiri.
"Harus detail. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi. Karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit," kata dia. 
- Jokowi Didorong Terbitkan Perppu Perampasan Aset
- Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, Dirut PT EKI Diperiksa KPK
- Kejagung Didesak Periksa Presiden Jokowi dan Kaesang
