Dalam aksinya menyuarakan penolakan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja, yang telah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu, buruh di Muara Enim mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melanjutkan ke tingkat Pusat.
- Bertemu Pengurus FKUB Sumsel, Ini Harapan Pj Bupati Muara Enim
- Jalan Raya di OKU Timur Banyak Lubang, Pemotor Harus Ekstra Hati-hati
- Dorong Peningkatan Produksi Padi, Irigasi Rawa di Desa Sebalik Direhabilitasi
Baca Juga
Penolakan para buruh itu disampaikan oleh Ketua FSBBM Rahmansyah, yang mana dalam orasinya di halaman DPRD Muara Enim, Selasa (13/10/2020), meminta dukungannya atas penolakan buruh terhadap UU Cipta Kerja ini.
"Dewan merupakan wakil rakyat, maka itu kami dari buruh sebagai rakyat yang telah mempercayakan suara kami kepada para anggota dewan sekalian untuk memberikan dukungan penolakan terkait UU Omnibus Law ini,"ungkapnya.
Lanjut Rahmansyah, hak-hak buruh yang tergredasi pada UU Cipta Kerja ini, yaitu PKWT atau kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan, pesangon hilang dan penghargaan masa kerja tidak ada.
” UU ini sangatlah merugikan hak-hak para pekerja, karena itu kami melakukan aksi unjuk rasa ini dengan harapan kami DPRD Muara Enim mendukung kami dan menolak pemberlakuakuan UU Omnibuslaw ini dengan membuat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada DPR RI,” tegas Rahmansyah.
Sementara itu Plt Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki didampingi seluruh wakil Ketua serta Komisi IV DPRD menyambut perwakilan peserta aksi tersebut di ruang Badan Anggaran (BANGGAR). Dalam pertemuan itu Liono Basuki menyampaikan dukungannya atas penolakan yang dilakukan oleh FSBBM dan mereka bersedia menyampaikan aspirasi ini ke pusat.
"Kami dari DPRD Muara Enim mendukung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan buruh atas penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta kerja ini, Namun perlu diketahui segala keputusan berada di pusat kota hanya menyampaikan penolakan ini sebagai bentuk dukungan ke pusat,"ujarnya.
Selanjutnya Kiki, sapaan akrab Plt Ketua DPRD Muara Enim ini, menambahkan pihaknya juga akan menunjuk komisi terkait yaitu komisi IV untuk berangkat ke Jakarta untuk mendampingi serta menyampaikan aspirasi ini ke pusat.
"Selain itu bentuk dukungan kita atas aspirasi kawan-kawan buruh hari ini. Kami dari DPRD Muara Enim melalui Komisi IV akan langsung berangkat menyampaikan aspirasi ini ke komisi IX DPR RI beserta beberapa perwakilan dari kawan-kawan buruh,"pungkasnya.
Diakhir aksi itu Plt Ketua DPRD Muara Enim menandatangani Surat dukungan tersebut dan langsung dibacakan dihadapan masa yang berada di luar gedung DPRD Muara Enim.[ida]
- Pemkab OKU Belum Bayarkan Insentif RT/RW, APBD Perubahan 2023 Terancam Ditunda
- Satlantas Muara Enim Patroli Pelajar yang Bergelantungan di Angdes
- Muba Dapat Kucuran Perbaikan Jalan dari Inpres Jokowi
