Pemkot Palembang Jalin Komunikasi dengan Serikat Buruh dan Pekerja

Protes keras atas pengesahan UU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dua hari lalu terus terjadi di hampir semua daerah di Indonesia, termasuk Kota Palembang.


Bahkan, protes keras tersebut mulai dilakukan sejumlah serikat buruh dan pekerja ke Kantor Pemerintahan. Mereka guna menyampaikan protes terhadap UU Cipta Kerja yang dianggap tidak memihak kepada pekerja dan terkesan condong kepada pemilik perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang Yanurpan Yany menyampaikan, sejak awal pembahasannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja cukup diprotes sejumlah pihak salah satunya serikat buruh.

"Sejak awal pembahasan, para serikat pekerja ini sudah menyampaikan protes ke Gubernur, bahkan telah menyampaikan surat ke Pusat. Bahkan upaya mereka cukup maksimal meski RUU ini tetap disahkan," ungkapnya.

Yanurpan menuturkan, sejak awal tidak ada keterlibatan serikat buruh dalam proses RUU Cipta Kerja tersebut. Hingga sampai akhirnya RUU tersebut resmi disahkan.

"Kita selalu mengimbau agar mereka (serikat buruh) tetap bijak dalam menanggapi hal ini. Bahkan, kita selalu berkomunikasi dengan mereka, agar tetap menjaga kondusivitas serta keamanan Kota Palembang. Silakan menyampaikan protes, namun tetap kondusif," imbuhnya.

Hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, belum mendapat informasi terkait gerakan mogok massal di Kota Palembang.

Namun mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini berharap, agar tidak ada aksi yang dapat mengganggu kondusivitas Kota Palembang.

"Pemerintah daerah tidak mungkin mengangkangi UU yang telah disahkan. Tapi yakinlah apa yang menjadi aspirasi akan coba kami sampaikan. Apalagi Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan respon untuk menyerap aspirasi pekerja," ulasnya.

"Harus dipahami saat ini kewenangan Dinas Tenaga Kerja tidak seluas dulu yang bisa memberikan pengawasan terhadap tenaga kerja yang ada, karena sudah dialihkan kepada pemerintah provinsi tapi kita harap kondisi tenaga kerja kita di Palembang tetap kondusif dan tetap bijak dalam menyampaikan protes," katanya.

"Silakan menyalurkan aspirasi/ protes kepada pemerintah di ranah yang tepat. Jangan sampai ada aksi mogok massal, karena akan ikut berdampak pada sektor usaha pasti," tandasnya.[ida]