Politik! Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengkritik. Ia mengaku sedih karena sikap kepala negara dan menterinya yang tak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki citra penegakan hukum di mata masyarakat.
- 17 ASN di Probolinggo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan
- Bupati Probolinggo Kena OTT, Segini Harta Kekayaan Puput Tantriana
- Pembubaran KAMI Jatim Sangat Merendahkan Martabat Demokrasi
Baca Juga
Kritik itupun dijawab Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Mantap jawabannya.
Mahfud menilai, kesedihan yang ditulis Sohibul di akun Twitternya sembari menautkan link pemberitaan berjudul, 'Mahfud soal Penegakan Hukum Jelek: Saya Tak Bisa Apa-apa' menunjukkan bahwa Presiden PKS tersebut tak membaca isi keseluruhan artikel yang dimaksud.
“Ustaz Sohibul Iman berarti hanya baca judul berita, tak menyimak pernyataan saya. Jika menyangkut insan itu menyangkut moral personal sehingga saya, presiden, dan orang sehebat Pak Sohibul takkan bisa ngatasi,” jawab Mahfud lewat akun Twitternya, Jumat (18/9).
Ia melanjutkan, jika berbicara insan kuncinya hanya pendidikan moral, bukan penindakan hukum. Lain hal jika menyangkut kelembagaan yang harus ditindak secara hukum.
Ia kemudian memberi contoh, banyak Jaksa, Hakim dan Polisi yang telah dikirim ke jeruji besi akibat melanggar hukum. Namun penindakan hukum hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
“Kalau proses peradilan dan hakim korup tentu ustaz Sohibul Iman pun tak boleh mengintervensi. Kita dan presiden sekalipun tak bisa ngapa-ngapain karena kewenangan dibatasi oleh UU. Keadaan ini tak bisa diatasi oleh parpol dakwah sehebat apa pun. Ini tugas kolektif,” pungkas Mahfud.
Mendapat jawaban demikian, Sohibul meminta dan berharap kepada Mahfud MD dan Presiden Jokowi sebagai pemegang otoritas yang lebih tinggi dibanding penegak hukum lainnya untuk memikirkan bagaimana mengatasi persoalan.
“Terima kasih Prof. Prof dan presiden sebagai pemegang otoritas yang lebih tinggi terlalu menekankan pada kesadaran moral. Itu oke jika PR penegak hukumnya sebaik Pak Mahfud. Yang dihadapi bukan orang-orang seperti Pak Mahfud. Tentu harus pakai cara lain. Tugas Menko dan Presiden memikirkannya. Never give up Prof,” saut Sohibul Iman.
Dalam tweet sebelumnya, Sohibul Iman mempertanyakan sikap Mahfud mengenai perbaikan citra penegakan hukum.
“Kalau Menko bilang dirinya dan Pres Jokowi sudah tidak bisa berbuat apa-apa, lalu siapa yang akan memperbaiki penegakan hukum? Apa Pam Swakarsa? Saya apresiasi keterusterangan Prof Mahfud MD, tapi saya sedih,” jelas Sohibul.[ida]
- Polda Sumsel Ajak Mantan Napiter Jaga Sumsel dari Aksi Terorisme
- Napiter Asal Jabar Bebas Murni dari Lapas Kelas IIB Sekayu, Belum Bersedia Ikrar Setia Terhadap NKRI
- 17 ASN di Probolinggo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan
