Usai kunjungan kerja ke PU Perkim (Perumahan dan Permukiman) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Komisi IV DPRD Sumsel mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumsel membuat program bedah rumah.
- Gubernur Tunggu Penyelidikan Ambrolnya Seluncuran Waterpark Kenpark, Manajemen Konfirmasi ke Pihak Konstruksi
- Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel Datangi PLN UPK Bukit Asam
- Astaghfirullah..Terinfeksi Covid-19, Camat Ini Wafat
Baca Juga
Pemprov Jawa Barat telah membuat dan melaksanakan program bedah rumah. Oleh Komisi IV, program itu cukup membantu masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak huni.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho, mengatakan pemerintah provinsi Sumsel bisa mengadopsi program bedah rumah, dalam bentuk bantuan sosial (bansos) Gubernur yang dananya bersumber dari APBD seperti yang dilakukan Pemprov Jabar.
“Kita nilai program ini sangat bagus dan membantu masyarakat. Nanti akan kita sampaikan ke pihak eksekutif (Pemprov) Sumsel untuk bisa direalisasikan juga di Sumsel,” kata Ridho didampingi Sekretaris komisi IV Nasrul Halim.
Politisi Demokrat ini menyatakan, jika program bedah rumah memang ada dari pemerintah pusat (APBN), yang bersinergi dengan anggota DPR RI dalam bentuk aspirasi wakil rakyat.
“Nah, kalau dananya dari APBD, maka DPRD Sumsel yang bisa mendorongnya, karena akan meningkatkan volume masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Kenapa usulan DPRD untuk beda rumah itu nantinya, karena anggota DPRD yang tahu kondisi masyarakat di dapilnya masing- masing,” katanya seraya di kota Palembang juga masih terdapat rumah tak layak huni apalagi di tingkat Kabupaten.
Ditambahkan Ridho, pihaknya berharap nantinya ada landasan hukum yang jelas dalam peruntukan dana bagi bedah rumah itu, dan bisa diterapkan pada anggaran APBD 2021 mendatang.
“Insya allah jika program beda rumah ini terwujud, pembangunan di Sumsel akan maju dan merata, serta dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Dilanjutkan mantan ketua DPD KNPI Sumsel ini, komisi IV akan memastikan ikut mengawal alokasi dana dimaksud dalam APBD sehingga program rumah layak huni dapat terwujud.
“Kami akan meminta kepada pemprov agar rumah layak huni dapat dicantumkan dalam APBD, dan kami akan menargetkan sasarannya ke dapil masing-masing dan kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai upaya penurunan tingkat kemiskinan. Khususnya percepatan pemerataan peningkatan derajat kehidupan masyarakat di kawasan pelosok,” katanya.[ida]
- Gubernur Tunggu Penyelidikan Ambrolnya Seluncuran Waterpark Kenpark, Manajemen Konfirmasi ke Pihak Konstruksi
- Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel Datangi PLN UPK Bukit Asam
- Astaghfirullah..Terinfeksi Covid-19, Camat Ini Wafat
