Boleh dibilang hampir tiada hari tanpa kritikan analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bukan tanpa alasan, simak saja penjelasannya.
- Nasdem: Semua Kemungkinan Ada, Termasuk Ganjar Cawapres Anies
- Kepuasan Masyarakat Anjlok, Jokowi Disarankan Rombak Kabinet
- Tiap Musim Pilpres – Pilkada Selalu Diuntungkan, Ini Penjelasan Ketua DPW PKB Sumsel
Baca Juga
"Mohon maaf harus saya katakan bahwa beberapa langkah Jokowi dalam satu tahun terakhir ini semakin kehilangan arah, makin jauh dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/8/2020).
Ubedilah mengaku, ia mencatat sejumlah sikap tidak jelas dari sosok Presiden Jokowi dalam satu tahun terakhir.
Pertama adalah sikap saat demonstrasi besar mahasiswa dengan tagar #reformasidikorupsi sehingga mengakibatkan korban jiwa mahasiswa. Kemudian presiden mengeluarkan Perppu Corona yang berpotensi besar sewenang-wenang menggunakan APBN.
Lalu ada pembahasan RUU HIP dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Belum lagi janji pertumbuhan ekonomi 7 persen yang membohongi rakyat. Sebab faktanya, kini minus 5 persen lebih.
“Lalu ada soal ketidakjelasan buronan Harun Masiku, indeks demokrasi yang memburuk, pembelahan masyarakat semakin tajam, kekacauan manajemen atasi Covid-19, sampai soal pencalonan Gibran dan keheranannya pada pembangunan bandara internasional yang dulu pada periode pertama dibanggakan,” urai Ubedilah.
Fakta di atas, katanya, menunjukkan berapa arah bernegara ini semakin kacau akibat perencanaan dan tata kelola yang kacau.
Semua itu, sambung Ubedilah karena ambisi yang berlebihan.
"Saya kira dalam situasi yang semakin tidak tentu arah ini, elit politik meski bersikap untuk mengambil langkah-langkah penting secara konstitusional," pungkasnya.[ida]
- Jika Ngawur Ambil Kebijakan Vaksin, 250 Juta Nyawa Dipertaruhkan
- Survei di Lima Provinsi Besar, Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Maruf Amin Cukup Tinggi
- Bermuatan Kepentingan, Pembahasan RUU BPK Harus Ditunda Dulu
