Dua hari terakhir pertambahan kasus terinfeksi covid-19 meroket. Puncaknya kemarin, di mana terjadi pertambahan hampir 1000 orang. Padahal pemerintah mulai melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
- Bukan Masa Kampanye, Alasan Bawaslu Tak Proses Hukum Bagi-bagi Amplop PDIP
- Ancam Keamanan Pangan Nasional, DPR Dorong Pemerintah Cepat Tanggap Atasi PMK
- KPU Ditantang Realisasikan Kampanye Pemilu 2024 di Kampus
Baca Juga
Berdasarkan data per Kamis (21/5) kemarin, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 973 orang, nyaris tembus angka seribu orang. Data ini menegasikan sejumlah kebijakan yang telah dan akan dikeluarkan pemerintah terkait pelonggaran PSBB. Misalnya, membuka akses transportasi publik, mengizinkan masyarakat umur 45 tahun ke bawah beraktivitas di luar rumah, serta skenario pelonggaran PSBB yang rencananya akan dimulai pada bulan depan.
Lantas dari fakta dan data tersebut, apakah pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo masih punya hati untuk menjaga keselamatan masyarakat dari bahaya Covid-19?
Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, apa yang sudah dikerjakan Jokowi terkait penanganan corona masih jauh dari harapan masyarakat.
"Dari awal kebijakannya maju mundur, saling bertabrakan, tumpah tindih dan ujungnya membuat rakyat bingung. Dan bisa membuat rakyat tak percaya lagi pada pemerintah," ucap Ujang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/5/2020).
Jika melihat perkembangan data corona yang hampir mencapai seribu orang terinfeksi dalam sehari, Ujang menilai penanganan corona belum tuntas. Hal itu sekaligus mengindikasikan bahwa pemerintah belum bisa menangani virus asal Wuhan, China itu.
"Pemerintah membuat aturan yang aneh-aneh, maka tak heran jika akan semakin banyak lagi rakyat yang tertular," tutur Ujang.
Untuk itu, Ujang berpendapat bahwa PSBB tidak seharusnya dilonggarkan. Karena menurutnya, pelonggaran PSBB tanpa persiapan dan fatkta yang mendukung bakal merugikan masyarakat.
"Pelonggaran PSBB ini kan pemerintah ingin rakyat mengurus dirinya sendiri. Rakyat disuruh berdamai dengan Corona. Jika rakyatnya tak disiplin? Apa masih peduli?" demikian Ujang Komarudin.[ida]
- Pastikan Muchendi Bakal Calon Bupati OKI, Partai Demokrat Harus Tetap Berkoalisi di Pilkada
- Mentan Sebut Kenaikan Harga Beras Wajar, Komisi IV Respons Begini
- Pemilih di Palembang Alami Penyusutan Hingga 120 Ribuan, Begini Penjelasan KPU
