RMOL. Permusuhan antarumat Agama Hindu dan Islam kian meluas di India. Kerusuhan di Kota New Delhi saja sudah menelan korban 40 jiwa melayang, dan ratusan lainnya luka-luka. Karena itu Pemerintah Indonesia diminta bersuara keras soal konflik SARA di India itu. Alasannya karena Indonesia UNHRC (Dewan HAM) dan UNHSC (Dewan Keamanan PBB).
Demikian disampaikan pengamat hubungan internasional Universitas Paramadina, Dinna Prapto Raharjo, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/3/2020).
- Syarat Usia Kerja Digugat di MK, Sandi Minta Pemerintah Pertimbangkan
- Raih 5 Kali WTP, Anies Baswedan: Ini Karunia Allah yang Kita Syukuri
- Banyak Lubang di Jalinteng Ruas Palembang-Lubuklinggau, Ini Kata DPRD Sumsel
Baca Juga
Menurut Dinna apa yang terjadi di India tidak jauh berbeda dengan Myanmar. Maka dari itu, sebaiknya Pemerintah Indonesia mengagendakan persoalan yang telah menewaskan puluhan orang itu sebagai agenda politik luar negeri.
"Selayaknya pemerintah Indonesia mengagendakan persoalan ini di sana karena persoalan kemanusiaan terus menggerus perdamaian internal di sejumlah negara," demikian kata Dinna.
Lebih lanjut Dinna menjelaskan komitmen Pemerintah Pusat terlihat lemah. Padahal menghadapai persoalan kemanusiaan seperti yang terjadi di India butuh komitmen kuat bagi setiap negara untuk membantu menciptakan perdamaian.
Baca Juga 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Kuba "Komitmen pemerintah pusat untuk urusan luar negeri terbilang lemah, padahal mendorong isu seperti ini di tingkat global butuh "stamina kuat" dan "endurance tinggi" maka bisa saja Kemenlu memilih jalan praktis untuk tidak reaktif dan bersifat wait & see," demikian kata Dinna.[ida]
- Belum Ada Ambisi Maju Pilgub: Tugas Bobby Lebih Berat, Tukang Kebun yang Menjaga dan Merawat Beringin
- Punya Rekam Jejak yang Kurang Bagus, MAKI Minta Presiden Batalkan Penunjukan Heru Budi Hartono
- Resmi Ditutup, 208.819 Jemaah Lunasi Biaya Haji
